Kaltimetam.id – Kutim – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmy dorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kutim.
Menurutnya, anggaran APBD Kutim tahun 2024 sebesar Rp 9.1 triliun, idealnya dialokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur yang seharusnya mencapai 15% dari total APBD dan dengan penggabungan dana perkim, anggaran pembangunan bisa melebihi 20%, termasuk pemeliharaan jalan lingkungan antar kecamatan.
“Dalam menghadapi masalah gang di Kutim, masih banyak pekerjaan pembenahan jalanan yang belum terselesaikan. Setelah dicor, jalan-jalan tersebut masih memerlukan aspalisasi karena struktur jalannya yang kaku tidak cukup representatif,” ucap Jimmy, belum lama ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengungkapkan pentingnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan.
“Kebanyakan proyek pembangunan jalan terkendala karena belum tuntasnya penyelesaian konstruksi. Anggaran dari APBN dan APBD seharusnya dioptimalkan untuk kepentingan lingkungan kita semua,” ungkapnya.
Dirinya membandingkan pembangunan di Pulau Jawa yang telah memiliki infrastruktur yang matang. Jimmy menyatakan bahwa Kutim sebagai daerah yang relatif muda masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah dalam hal alokasi anggaran.
“Sementara antar kecamatan di Kutim masih banyak yang belum selesai, termasuk pembenahan arus transportasi di wilayah sawit. Kita meminta dukungan dari perusahaan-perusahaan untuk Corporate Social Responsibility (CSR), namun sebaliknya, kita juga memanfaatkan infrastruktur mereka,” tegas Jimmy.
Wakil ketua komisi C itu menekankan, pentingnya pengawasan dan inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran.
“Dengan alokasi anggaran di atas 15%, kontrol dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan tujuan pembangunan infrastruktur tercapai secara maksimal,” pungkasnya.(Adv).
