Samarinda, Kaltimetam.id – Kondisi Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi perhatian setelah berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat mencuat ke ruang publik. Menyusul surat terbuka yang disampaikan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kelurahan Loa Buah kepada Gubernur Kalimantan Timur, DPRD Kalimantan Timur menilai pembenahan jembatan tersebut tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap dengan mengandalkan kemampuan anggaran daerah semata.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menegaskan Jembatan Mahulu merupakan salah satu infrastruktur paling strategis di Kota Samarinda. Selain menjadi jalur utama yang menghubungkan berbagai kawasan di ibu kota provinsi, jembatan tersebut juga memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, distribusi logistik, hingga mobilitas masyarakat setiap hari. Karena itu, setiap persoalan yang muncul di Jembatan Mahulu harus segera ditangani secara komprehensif. Ia menilai perbaikan yang hanya bersifat parsial berpotensi membuat persoalan yang sama kembali berulang dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna jalan.
“Jembatan itu strategis, sehingga menurut saya penting untuk kita lanjutkan. Tetapi kalau hanya mengandalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, tidak akan cukup. Mau berapa tahun pun akan berat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berbagai keluhan masyarakat mengenai kondisi Jembatan Mahulu. Dalam surat terbuka FKPM Loa Buah, sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari kerusakan sambungan jembatan (expansion joint) yang disebut kerap berulang, minimnya penerangan jalan pada malam hari, belum optimalnya kamera pengawas (CCTV), kondisi median jalan yang dinilai memerlukan perhatian, hingga rambu-rambu lalu lintas dan kebersihan kawasan jembatan.
FKPM juga mengungkapkan bahwa para relawan kerap membantu penanganan awal ketika terjadi kecelakaan lalu lintas di sekitar jembatan. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa aspek keselamatan pengguna jalan perlu mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan fasilitas pendukung dan pemeliharaan yang berkelanjutan.
Menurut Samsun, kebutuhan anggaran untuk membangun maupun merehabilitasi infrastruktur sebesar Jembatan Mahulu tidak dapat dipenuhi hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan nilai pekerjaan yang dapat mencapai triliunan rupiah, diperlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat agar pembenahan dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Harus ada terobosan untuk bagaimana meminta dana APBN. Kalau tidak, mau berapa tahun pun akan berat,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih aktif memperjuangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat kapasitas fiskal pemerintah pusat jauh lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran daerah.
Lebih lanjut, Samsun menjelaskan bahwa dukungan APBN menjadi salah satu solusi realistis agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis di Kalimantan Timur tidak terus tertunda akibat keterbatasan anggaran.
“Dana APBN banyak, pertanyaannya berapa yang masuk ke Kalimantan Timur. Daripada dihambur-hamburkan untuk program lain, lebih baik digunakan untuk membangun jembatan,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pembangunan infrastruktur strategis harus menjadi prioritas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaan Jembatan Mahulu yang aman dan layak, menurutnya, bukan hanya menunjang kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keselamatan pengguna jalan.
Terakhir, Samsun menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu bantuan keuangan rutin apabila ingin menyelesaikan persoalan infrastruktur berskala besar. Diperlukan langkah konkret berupa pengajuan pembiayaan kepada pemerintah pusat agar proyek-proyek strategis memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
“Bangun jembatan sebesar itu membutuhkan biaya hingga triliunan rupiah. Kalau hanya mengandalkan bantuan keuangan daerah, tentu tidak akan cukup. Solusinya adalah pemerintah mengajukan pembiayaan melalui APBN,” tutupnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
