Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerataan fasilitas pendidikan kembali menjadi sorotan penting di lingkup DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan keprihatinannya terhadap ketimpangan distribusi sekolah, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang dinilai belum menyentuh secara adil seluruh wilayah kota.
Dalam keterangannya, Novan menekankan bahwa hingga saat ini, pembangunan sekolah masih berpusat di beberapa titik tertentu, sementara kawasan lainnya justru mengalami kekurangan fasilitas pendidikan. Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah Kecamatan Samarinda Seberang.
“Di wilayah Samarinda Seberang, yang merupakan bagian dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, saat ini hanya ada satu sekolah negeri untuk tingkat SMP, yaitu SMP Negeri 3. Ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah di sana,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini membuat para orang tua dan siswa mengalami kesulitan dalam mendapatkan sekolah yang sesuai dengan zonasi tempat tinggal. Bahkan, banyak siswa dari wilayah Samarinda Seberang justru masuk ke dalam cakupan zonasi sekolah di luar kecamatan mereka, seperti Palaran dan Loa Janan Ilir.
“Ketika daya tampung SMPN 3 tidak mencukupi, anak-anak ini terpaksa mencari alternatif ke luar wilayah. Jelas ini menjadi beban, baik dari sisi jarak maupun biaya transportasi. Padahal prinsip zonasi seharusnya memberikan kemudahan, bukan malah menambah beban baru,” ungkapnya.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Novan menyebut bahwa Wali Kota Samarinda telah merespons positif dan langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk melakukan kajian di lapangan. Tujuannya adalah menilai secara teknis dan administratif kelayakan pembangunan sekolah baru di kawasan tersebut.
“Pak Wali sudah menyampaikan bahwa tim akan melakukan studi kelayakan di lapangan, dan hasil awalnya menunjukkan bahwa lahan tersedia. Ini jadi sinyal positif. Jika semua berjalan lancar, tahun depan kita akan dorong penganggaran pembangunan SMP negeri baru di kawasan Samarinda Seberang,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD akan mengawal penuh proses ini, termasuk dalam penyusunan anggaran dan penyediaan infrastruktur pendukung. Menurutnya, penambahan sekolah bukan sekadar solusi teknis, tetapi juga bentuk nyata keadilan sosial di bidang pendidikan.
Selain Samarinda Seberang, Novan juga menyinggung situasi serupa yang terjadi di wilayah lain, salah satunya di Dapil V. Meski dari sisi jumlah sekolah cukup banyak, namun penyebarannya yang tidak merata menyebabkan jarak antar sekolah menjadi terlalu jauh, terutama di kawasan pinggiran.
“Masalahnya bukan sekadar jumlah sekolah, tetapi aksesibilitasnya. Jarak antar sekolah yang terlalu jauh bisa membuat anak-anak harus menempuh perjalanan panjang, yang dalam jangka panjang tentu berdampak pada semangat belajar dan kelelahan fisik mereka,” paparnya.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan guru, tetapi juga sarana yang mendukung, mulai dari lokasi sekolah, transportasi, hingga ketersediaan fasilitas yang memadai.
Meskipun semangat pembangunan sekolah baru cukup tinggi, Novan juga tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang akan dihadapi. Dua hal utama yang disebutkannya adalah ketersediaan lahan yang layak dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan.
“Faktor pertama yang sering menjadi hambatan adalah soal lahan. Tidak semua wilayah punya lahan yang siap bangun, terutama jika berada di kawasan padat penduduk. Kemudian soal anggaran. Kita tahu bahwa anggaran daerah terbatas dan harus dibagi dengan program-program lain yang juga mendesak, seperti kesehatan, infrastruktur dasar, dan penanggulangan banjir,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai bahwa jika semua pihak memiliki komitmen kuat, tantangan tersebut bisa diatasi secara bertahap. Ia pun mendorong agar Pemkot bersama DPRD segera menyusun peta jalan pembangunan sekolah yang lebih strategis dan berpihak pada wilayah-wilayah tertinggal.
Novan menegaskan bahwa DPRD melalui Komisi IV berkomitmen penuh dalam mewujudkan akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas untuk semua warga Kota Samarinda. Ia menilai, keberpihakan terhadap pembangunan sekolah di wilayah yang terpinggirkan adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat.
“Pendidikan bukan hanya hak, tapi juga kunci masa depan. Jika kita tidak membangun sekolah di tempat yang membutuhkan, maka kita juga sedang membatasi masa depan anak-anak di sana. Ini yang harus kita ubah,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
