Samarinda, Kaltimetam.id – Groundbreaking pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV di Kota Samarinda menjadi momentum penting dalam upaya pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di ibu kota provinsi. DPRD Kota Samarinda menyambut langkah ini dengan antusias, sekaligus menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan agar tepat sasaran dan bermanfaat luas bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyampaikan bahwa hadirnya rumah sakit yang dibangun oleh Polda Kaltim tersebut menandai babak baru dalam sinergi antara institusi keamanan dengan kepentingan pelayanan publik. Ia memuji inisiatif ini sebagai bentuk nyata pengabdian Polri dalam mendukung pembangunan non-keamanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami dari DPRD menilai pembangunan RS Bhayangkara ini sangat strategis. Tidak hanya untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, tapi juga untuk menambah akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang memadai,” ujarnya, Rabu (23/07/2025).
Ia menambahkan bahwa pembangunan ini juga sejalan dengan arah pembangunan Kota Samarinda yang mengedepankan prinsip keadilan sosial. Pasalnya, berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah rumah sakit di Samarinda masih belum ideal dibanding pertumbuhan penduduk dan kebutuhan medis masyarakat.
“Apalagi saat pandemi COVID-19 lalu, kita belajar bahwa ketersediaan rumah sakit adalah aspek yang sangat krusial. Jadi kita tidak bisa bergantung pada yang sudah ada. Perlu penambahan kapasitas secara konkret, dan pembangunan RS Bhayangkara ini adalah langkah yang sangat tepat,” tambahnya.
Celni juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembangunan. Ia berharap agar anggaran, desain bangunan, serta rencana operasional dapat dibuka kepada publik, guna menciptakan partisipasi masyarakat sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
“Kami akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Pembangunan ini harus berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan tidak boleh hanya menjadi proyek simbolik. Harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga mengusulkan agar sejak tahap awal, perencanaan rumah sakit melibatkan lintas sektor, termasuk Pemerintah Kota Samarinda, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi medis. Keterlibatan berbagai pihak ini, menurut Celni, penting untuk memastikan bahwa layanan yang dihadirkan sesuai kebutuhan lokal dan memenuhi standar nasional.
Dalam jangka panjang, DPRD mendorong agar RS Bhayangkara tak hanya menjadi rumah sakit rujukan regional, tetapi juga pusat pengembangan SDM kesehatan seperti tempat praktik mahasiswa kedokteran atau pelatihan tenaga kesehatan.
Pembangunan rumah sakit ini juga dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal. DPRD mendorong agar pembangunan fisik maupun penyediaan barang dan jasa melibatkan kontraktor lokal dan UMKM setempat, sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah pasca-pandemi.
“Kami harap proyek ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan menghidupkan sektor-sektor ekonomi yang terdampak pembangunan,” ucap Celni.
Sementara itu, DPRD juga meminta agar dalam operasional ke depan, RS Bhayangkara memiliki kebijakan pelayanan yang inklusif. Rumah sakit ini diharapkan tidak hanya melayani anggota Polri, namun juga membuka layanan umum bagi masyarakat tanpa diskriminasi.
Terakhir, Celni menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau perkembangan pembangunan rumah sakit ini secara berkala. Komitmen DPRD adalah memastikan proyek ini tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga beroperasi secara profesional, terjangkau, dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat Samarinda.
“Kami percaya, jika pembangunan ini dijalankan dengan prinsip integritas dan partisipatif, maka RS Bhayangkara Samarinda akan menjadi rumah sakit kebanggaan warga, simbol kemajuan layanan publik, dan wujud nyata dari kerja bersama lintas sektor,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
