Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim angkat bicara terkait beredarnya flyer ajakan debat yang mencatut nama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di media sosial. Pemprov memastikan informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa flyer yang beredar tersebut bukan berasal dari sumber resmi pemerintah dan dibuat tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pihak Pemprov Kaltim.
“Flyer itu tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada kami,” ujar Faisal saat dikonfirmasi di Samarinda, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, hingga saat ini Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud juga belum pernah menerima undangan resmi ataupun memberikan konfirmasi kehadiran dalam agenda debat sebagaimana yang tercantum dalam flyer tersebut.
“Belum ada undangan resmi yang diterima, apalagi konfirmasi kehadiran,” tegasnya.
Faisal juga menjelaskan bahwa saat ini Gubernur Kaltim tengah berada di Jakarta untuk menjalankan agenda kedinasan, sehingga informasi mengenai keterlibatan gubernur dalam agenda debat tersebut dipastikan tidak berdasar.
Beredarnya flyer tersebut sebelumnya sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Dalam flyer itu, nama Gubernur Rudy Mas’ud dicatut dalam sebuah agenda debat yang disebut-sebut akan digelar dalam waktu dekat.
Pemprov Kaltim menilai penyebaran informasi yang tidak terverifikasi seperti itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik serta memicu disinformasi di ruang digital.
Karena itu, Diskominfo Kaltim mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang beredar di media sosial, terutama yang mencatut nama pejabat publik atau institusi pemerintahan.
“Masyarakat harus memastikan informasi berasal dari sumber resmi agar tidak menimbulkan misinformasi di tengah masyarakat,” kata Faisal.
Ia juga meminta masyarakat untuk melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarluaskan sebuah informasi.
Menurutnya, langkah klarifikasi ini penting dilakukan untuk menjaga kondusivitas ruang publik sekaligus mencegah berkembangnya hoaks yang dapat memicu polemik di masyarakat.
“Kami berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak langsung percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya,” tuturnya.
Fenomena penyebaran flyer atau informasi palsu di media sosial sendiri belakangan semakin sering terjadi, terutama ketika menyangkut isu politik, pejabat publik, maupun agenda pemerintahan. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri di era digital, ketika informasi dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa proses verifikasi yang memadai.
Pemprov Kaltim menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap penyebaran informasi di ruang digital serta melakukan klarifikasi apabila ditemukan konten yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Klarifikasi ini kami sampaikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh kabar yang belum tentu valid,” pungkas Faisal. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
