Samarinda, Kaltimetam.id – Kenaikan harga bahan kemasan mulai menekan operasional pedagang kecil di Samarinda.
Dalam dua pekan terakhir, lonjakan harga plastik disebut langsung berdampak pada biaya harian, bahkan memaksa pelaku usaha memutar otak agar tetap bertahan tanpa harus menaikkan harga jual.
Salah satu yang merasakan dampaknya adalah pedagang cendol di kawasan Jalan KH Khalid, Kecamatan Samarinda Kota. Ia menyebut, pengeluaran untuk kebutuhan plastik yang biasa dipakai melayani pembeli kini melonjak cukup signifikan.
Jika sebelumnya kebutuhan plastik untuk empat gerobak hanya berkisar Rp200 ribu per hari, kini angkanya menyentuh Rp300 ribu.
“Semua jenis plastik naik mbak, cup plastik, sedotan juga naik. Ini perlahan naiknya, sekarang itu kami sekali belanja bisa sampai 300.000 karena kenaikan tadi,” ungkapnya, Rabu (8/4/2026).
Kondisi ini membuat pedagang mulai melakukan penyesuaian, mulai dari mengurangi pemakaian hingga mempertimbangkan alternatif kemasan.
Namun di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada dilema agar tidak membebani pembeli dengan kenaikan harga.
Di tingkat distribusi, lonjakan harga juga diakui pedagang plastik di Pasar Pagi Samarinda. Aji, salah satu penjual, menyebut kenaikan kali ini tergolong tinggi dibandingkan biasanya.
Harga plastik per ikat dalam karung yang sebelumnya sekitar Rp80 ribu, kini naik menjadi Rp135 ribu.
“Ini naik sekitar 55 ribu karena biasanya 80 ribu, sekarang kenanya 135 ribu,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi salah satu yang paling terasa sejak ia mulai berjualan pada 1997.
Dampaknya berantai, karena pembeli dari kalangan pedagang kecil ikut terdampak dan harus menghitung ulang biaya produksi mereka.
“Ya mereka harus hitung-hitungan lagi biaya beli sembakonya berapa dan ditambah beli plastiknya berapa,” ucapnya.
Sementara itu, pemerintah daerah menilai lonjakan harga ini tidak berdiri sendiri. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nurrahmani, menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik berkaitan dengan bahan baku yang masih bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap situasi global.
“Karena itu tidak bisa dibijaki hanya dengan kebijakan pemerintah daerah, karena sumbernya adalah impor ini dampak daripada perang,” terangnya.
Pihaknya pun berencana segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari kejelasan langkah penanganan yang bisa diambil ke depan.
“Nanti saya coba langsung komunikasikan dengan kementerian dan kita lihat dulu lah arahannya seperti apa,” demikian Nurrahmani. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
