Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota Samarinda mulai menerapkan pola kerja jarak jauh bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai pekan depan.
Namun kebijakan ini tidak sekadar memberi kelonggaran bekerja dari rumah, melainkan dirancang berbasis pemantauan digital yang terukur.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pelaksanaan Work From Home (WFH) akan diawasi melalui sistem dashboard yang mampu merekam aktivitas ASN sekaligus dampak kebijakan tersebut secara langsung.
“WFH ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tapi bagaimana kita bisa mengukur hasilnya,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Melalui dashboard tersebut, pemerintah dapat memantau berbagai indikator, mulai dari kehadiran ASN hingga kontribusi kebijakan terhadap efisiensi energi.
Sistem ini bahkan mampu menghitung potensi penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan penurunan emisi berdasarkan data yang dihimpun.
ASN diwajibkan melakukan absensi berbasis lokasi dari tempat tinggal masing-masing sebanyak tiga kali dalam sehari.
Selain itu, data jarak tempuh harian serta jenis kendaraan yang biasa digunakan juga menjadi bagian dari perhitungan sistem.
Dari kombinasi data tersebut, pemerintah dapat mengetahui berapa besar penghematan yang dihasilkan, termasuk konversinya ke nilai ekonomi.
“Semua bisa terukur, termasuk penghematan BBM dan dampaknya terhadap lingkungan,” jelasnya.
Dalam implementasinya, kebijakan ini akan berlaku untuk separuh jumlah ASN setiap Jumat, sementara sisanya tetap menjalankan tugas di kantor.
Adapun perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik tetap beroperasi seperti biasa.
Lebih jauh, Pemkot Samarinda juga membuka sebagian hasil pemantauan tersebut kepada publik sebagai bentuk transparansi. Masyarakat nantinya dapat melihat capaian penghematan energi, meskipun data pribadi ASN tetap dijaga kerahasiaannya.
“Kita ingin ini bisa diuji bersama, tidak hanya sekadar kebijakan di atas kertas,” kata Andi Harun.
Ia menambahkan, langkah ini sekaligus menjadi upaya memastikan kebijakan WFH benar-benar memberikan dampak nyata, bukan sekadar memenuhi arahan administratif dari pemerintah pusat.
Dengan pendekatan berbasis data ini, Pemkot Samarinda berharap kebijakan kerja fleksibel dapat berjalan efektif sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran dan pengurangan emisi di perkotaan. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
