Kaltim, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan kelonggaran kepada perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan di hotel, namun tetap dibatasi agar tidak berlebihan. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, pada Rabu (25/6/2025), merespons sorotan publik terhadap efisiensi anggaran kegiatan pemerintahan.
Menurutnya, kegiatan di hotel diperbolehkan apabila ada kebutuhan teknis dan ruang yang tidak dapat dipenuhi di fasilitas kantor. Meski begitu, pelaksanaannya harus dibatasi secara proporsional agar tidak menjadi kebiasaan yang boros anggaran.
“Kelonggaran sudah kita berikan, tapi tentu dengan batas kewajaran. Tidak semua kegiatan harus di hotel,” ujarnya.
Sri menekankan bahwa prinsip pemanfaatan hotel untuk kegiatan dinas adalah kombinasi antara efisiensi dan kebutuhan ruang.
“Mix ya. Ada yang di kantor, ada yang di hotel,” tambahnya.
Kegiatan yang memerlukan ruangan besar, jaringan internet stabil, serta pengaturan tempat duduk tertentu, seperti pelatihan dan workshop, masih dimungkinkan dilaksanakan di hotel.
Namun, ia menolak jika kegiatan kecil tetap difasilitasi di hotel.
“Kalau hanya 25 orang, ya saya tidak setuju. Itu cukup dilakukan di kantor atau fasilitas kampung,” tegasnya.
Selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian sektor jasa perhotelan di Kaltim, penggunaan hotel juga diharapkan tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran.
Menurut Sri, pelaksanaan kegiatan pemerintahan harus berpihak pada kemanfaatan yang seimbang antara kebutuhan internal birokrasi dan penguatan ekonomi lokal.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Kaltim tidak melarang kegiatan di hotel sepenuhnya, namun mengatur intensitas dan urgensinya, agar setiap kegiatan tetap selaras dengan prinsip transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran publik. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
