Samarinda, Kaltimetam.id – Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu agenda strategis yang terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Meskipun alokasi anggaran tahun 2024 telah disiapkan untuk menjawab berbagai kebutuhan prioritas, tantangan di lapangan tetap menjadi kendala utama dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi. Ia menegaskan bahwa infrastruktur merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kaltim, termasuk dalam mendukung kesiapan wilayah ini sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru.
Menurut Reza, sektor Bina Marga menunjukkan progres positif dengan 82,21 persen dari total ruas jalan sepanjang 771,83 kilometer sudah dalam kondisi baik. Namun, ia menyoroti bahwa masih ada sekitar 167,02 kilometer atau 17,79 persen ruas jalan yang membutuhkan perbaikan segera.
“Konektivitas jalan sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi logistik, dan mobilitas warga. Oleh karena itu, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya mempercepat perbaikan di sejumlah ruas jalan strategis yang menghubungkan sentra ekonomi dengan daerah-daerah terpencil. Hal ini diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing wilayah.
Selain jalan, Reza menyoroti pengelolaan sumber daya air yang masih belum optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah operasional Bendungan Marang Kayu, yang hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih secara maksimal, terutama bagi masyarakat di Kota Bontang.
“Bendungan ini memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan air bersih, irigasi, dan pengendalian banjir. Namun, pengelolaannya perlu lebih dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Sungai Karang Mumus di Samarinda juga menjadi perhatian. Sungai ini tidak hanya kerap menyebabkan banjir musiman, tetapi juga menghadapi persoalan keberlanjutan ekosistem di sepanjang alirannya. Penanganan banjir di sungai ini, menurut Reza, memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, rehabilitasi kawasan bantaran sungai, dan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan.
Di sektor Cipta Karya, pembangunan fasilitas publik seperti Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo dan Rumah Sakit AWS juga mendapat perhatian khusus. Kedua fasilitas kesehatan ini, yang diharapkan dapat memberikan layanan medis berkualitas kepada masyarakat, masih menghadapi kendala dalam proses pembangunannya.
“Lambatnya progres pembangunan fasilitas kesehatan ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Masyarakat sangat membutuhkan akses kesehatan yang memadai, sehingga proyek ini harus dipercepat penyelesaiannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian proyek strategis di sektor kesehatan tidak boleh tertunda lebih lama. Fasilitas kesehatan yang memadai akan menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Salah satu isu besar yang juga menjadi perhatian DPRD Kaltim adalah masalah banjir yang kerap melanda beberapa wilayah. Menurut Reza, banjir yang berulang setiap tahun menunjukkan bahwa sistem drainase dan pengelolaan lingkungan di Kaltim masih memerlukan perbaikan signifikan.
“Masalah banjir memerlukan solusi komprehensif. Selain peningkatan sistem drainase, rehabilitasi kawasan rawan banjir, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi kunci,” katanya.
Kolaborasi lintas sektor di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diperlukan untuk menciptakan solusi yang terintegrasi. Dengan demikian, dampak banjir dapat diminimalkan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah rawan.
Melihat berbagai tantangan ini, Reza menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap perencanaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan proyek. Menurutnya, perencanaan untuk RAPBD 2025 dan Ranwal 2026 harus lebih fokus pada kebutuhan mendesak dan memastikan proyek berjalan sesuai target.
“Evaluasi sangat penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan evaluasi yang baik, kita dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan proyek infrastruktur,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
