Samarinda Kembangkan Diplomasi Ekonomi Hijau, Palaran Disiapkan Jadi Kawasan Industri Masa Depan

Walikota Samarinda, Andi Harun diwawancarai usai pertemuan dengan delegasi Kadin Anhui (Foto: Ree/Kaltimetam.id)

Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menunjukkan keseriusannya dalam memperluas jejaring investasi internasional, khususnya pada sektor yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Kali ini, kerja sama potensial dijajaki bersama Provinsi Anhui dari Tiongkok, melalui pertemuan strategis antara delegasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anhui dengan jajaran Pemkot Samarinda pada Senin (5/5/2025).

Walikota Samarinda, Andi Harun, langsung menerima kunjungan tersebut di Balai Kota. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi menjadi pijakan awal untuk kolaborasi jangka panjang dalam pengembangan industri hijau.

Salah satu tindak lanjut yang telah dijadwalkan adalah undangan resmi dari Pemerintah Anhui untuk melakukan kunjungan balasan ke Hefei, ibu kota provinsi tersebut, pada pertengahan tahun ini.

“Ini bagian dari agenda diplomasi ekonomi yang kami dorong di tingkat lokal. Investasi harus selaras dengan karakter daerah dan arah pembangunan kita ke depan,” katanya.

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah rencana investasi strategis, mulai dari pemanfaatan limbah kelapa sawit dan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel, pengembangan fasilitas biogas, hingga pembangkit listrik tenaga sampah. Selain itu, delegasi Anhui juga mengutarakan minat mereka untuk membangun pabrik perakitan alat berat jenis crane pelabuhan, yang membutuhkan lahan hingga 50 hektare.

Sebagai bentuk kesiapannya, Pemkot Samarinda telah menetapkan kawasan Palaran sebagai zona prioritas pengembangan industri ramah lingkungan. Kawasan tersebut telah tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga legalitas dan kemudahan perizinan menjadi lebih terjamin.

“Palaran menjadi lokasi yang kami prioritaskan. Jika lahan milik pemerintah tidak memadai, kami siap memfasilitasi pola kerja sama dengan pemilik tanah swasta agar investasi tetap berjalan,” lanjut Andi Harun.

Skema kerja sama yang ditawarkan bersifat terbuka dan fleksibel. Selain menggunakan pendekatan antarpemerintah (G2G), Pemerintah Kota juga mendorong pola kemitraan bisnis langsung antarperusahaan (B2B) demi mempercepat proses realisasi.

Menariknya, Walikota Andi Harun juga menegaskan bahwa agenda kunjungan ke Tiongkok tidak akan membebani APBD. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya memfasilitasi jalur diplomatik dan administrasi, sementara biaya perjalanan ditanggung oleh pelaku usaha yang terlibat.

“Tidak pakai dana daerah. Cukup ada izin presiden untuk keberangkatan. Selebihnya, para pelaku usaha akan membiayai sendiri,” tegasnya.

Delegasi Anhui pun melihat Samarinda sebagai kawasan dengan prospek cerah di bidang energi bersih. Mereka menyebut telah memiliki teknologi pengolahan sampah berskala besar hingga kapasitas 1.000 ton per hari dan teknologi konversi limbah sawit menjadi biodiesel.

Sementara itu, Pemkot juga tengah menjajaki proyek sejenis dengan investor asal Malaysia untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Pemerintah menegaskan bahwa pihak swasta harus menjadi aktor utama dalam pengembangan ini.

“Yang terpenting, kami ingin pelaku usaha lokal terlibat aktif. Bila perlu, ini menjadi ruang lahirnya pengusaha-pengusaha baru dari Samarinda. Itu cita-cita besarnya,” tutupnya. (REE)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id