Kaltim, Kaltimetam.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mendesak pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperbaiki sistem pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar lebih ramah lingkungan dan berpihak pada ekonomi masyarakat.
Menurutnya, masih banyak praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan, termasuk kebiasaan membuang sampah di luar lokasi resmi. Hal ini dinilai sebagai cerminan lemahnya pengawasan dan kesadaran publik.
“Masalahnya bukan hanya soal tumpukan sampah, tapi juga soal sistem. Banyak warga buang sampah di jalan lintas jauh dari pemukiman. Itu menunjukkan lemahnya pengawasan,” ujarnya, Kamis (1/5/2025).
Politisi Partai Golkar dari Dapil Kukar itu menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan berbasis masyarakat seperti bank sampah. Ia menyebut pendekatan ini murah, mendidik, dan bernilai ekonomi.
“Bank sampah sangat tepat. Bisa melatih masyarakat memilah sejak rumah, punya nilai jual, dan bisa jadi peluang usaha untuk ibu-ibu dan pemuda,” terangnya.
Ia mencontohkan beberapa inisiatif di Kutai Kartanegara yang dinilainya berhasil mengolah sampah menjadi barang daur ulang bernilai ekonomi.
Selain itu, Salehuddin menilai perlunya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan agar pengelolaan tidak hanya teknis, tapi berdampak pada kesehatan lingkungan masyarakat.
Ia menegaskan DPRD siap mengawal kebijakan dan mengalokasikan anggaran, asalkan program pengelolaan sampah pemerintah daerah dibuat dengan perencanaan matang.
“Kalau ada koordinasi dan program yang terukur, DPRD akan mendukung. Ini menyangkut ekonomi dan kesehatan masyarakat,” tutupnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
