Samarinda, Kaltimetam.id – Harapan menghadirkan ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah daerah dalam membahas arah pembangunan Kalimantan Timur justru berujung tanda tanya.
Forum yang digagas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu dinilai belum mendapatkan respons setara dari pihak pemerintah provinsi.
Seminar bertajuk “Arah Pembangunan Kaltim: Integrasi Kebijakan, SDM Berkualitas, dan Pengelolaan SDA untuk Kaltim Emas” yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/5/2026), sejak awal dirancang sebagai wadah bertukar gagasan.
Namun, absennya sejumlah unsur strategis Pemprov Kaltim membuat forum tersebut kehilangan momentum dialog langsung yang diharapkan.
Ketua Umum HMI, Ashan Putra Pradana, menilai kondisi ini berbanding terbalik dengan ajakan pemerintah yang selama ini mendorong masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur diskusi.
“Kami bikin ruang dialog seperti yang selama ini diajak, tapi justru tidak ada perwakilan Pemprov,” ujarnya.
Menurut Ashan, forum tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang untuk membedah arah pembangunan Kaltim secara lebih mendalam.
Ia menekankan, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh kualitas sumber daya manusia.
“Daerah yang kuat itu yang mampu menghasilkan SDM berkualitas,” katanya.
Ketiadaan gubernur maupun jajaran penting lainnya, seperti Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinilai menjadi ironi dalam upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik.
Padahal, menurut HMI, kehadiran salah satu dari unsur tersebut sangat penting mengingat pembahasan seminar berkaitan langsung dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Harusnya minimal ada satu yang hadir,” tegasnya.
Lebih jauh, HMI juga menyoroti pentingnya konsistensi antara visi besar yang selama ini digaungkan pemerintah dengan implementasinya di lapangan.
Program-program unggulan daerah, kata Ashan, perlu dikawal bersama agar tidak berhenti sebagai jargon semata.
“Kami takut visi besar itu hanya jadi slogan,” lanjutnya.
Meski tidak dihadiri perwakilan pemerintah provinsi, forum diskusi tetap berjalan dan menghasilkan sejumlah catatan penting.
Hasil tersebut rencananya akan dirangkum dan disampaikan kepada DPRD Kaltim sebagai bahan evaluasi sekaligus pengawalan arah pembangunan ke depan.
“Hasil diskusi ini akan kami bawa ke DPRD untuk dikawal lebih lanjut,” tandasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
