Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota Samarinda mulai mematangkan rencana menghadirkan transportasi umum berbasis bus kota sebagai solusi mobilitas warga.
Layanan ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan tarif yang dirancang terjangkau, terutama untuk kalangan pelajar.
Upaya tersebut saat ini masih berada pada tahap penyusunan menyeluruh oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
Sejumlah komponen penting tengah difinalisasi, mulai dari desain rute pelayanan, kebutuhan armada, hingga skema pembiayaan yang membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyebut kehadiran bus kota bukan sekadar proyek transportasi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah pola mobilitas masyarakat yang selama ini didominasi kendaraan pribadi.
Ia menilai, ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi berdampak pada meningkatnya konsumsi bahan bakar serta beban subsidi negara.
Karena itu, penyediaan angkutan umum menjadi langkah krusial yang harus diambil pemerintah daerah.
“Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban menghadirkan layanan transportasi publik. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Dalam konsep yang disusun, sistem operasional tidak lagi mengandalkan kepemilikan armada oleh pemerintah.
Sebaliknya, Dishub akan menerapkan skema buy the service, yakni pemerintah membayar layanan kepada operator yang menyediakan armada.
Model ini dinilai lebih efisien dari sisi pembiayaan sekaligus memberi ruang bagi keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan layanan transportasi publik di Samarinda.
Meski demikian, keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama dalam merealisasikan program tersebut.
Oleh karena itu, koordinasi intensif terus dilakukan dengan Kementerian Perhubungan dan Bappenas guna memperoleh dukungan pendanaan.
Pada tahap awal operasional, layanan bus kota direncanakan akan melayani dua koridor utama dengan total sekitar 16 unit armada, termasuk kendaraan cadangan yang disiapkan untuk menjaga kesinambungan layanan apabila terjadi gangguan teknis di lapangan.
Selain itu, Dishub juga tengah merancang sistem tarif terintegrasi yang memungkinkan penumpang berpindah layanan tanpa harus melakukan pembayaran ulang.
Skema ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus efisiensi bagi pengguna.
Dari sisi tarif, pemerintah menetapkan harga yang relatif terjangkau, yakni sekitar Rp1.000 untuk pelajar dan Rp2.500 bagi masyarakat umum.
Sementara itu, kebutuhan anggaran operasional untuk dua koridor beserta layanan pengumpan (feeder) diperkirakan mencapai Rp35 miliar.
Tak hanya soal tarif, aspek ketepatan waktu juga menjadi perhatian dalam perencanaan. Dishub menargetkan sistem operasional yang tidak lagi bergantung pada jumlah penumpang, melainkan berbasis jadwal tetap agar waktu tunggu dapat ditekan seminimal mungkin.
Melalui program ini, pemerintah berharap kehadiran bus kota mampu mengurangi kemacetan, menekan penggunaan kendaraan pribadi, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan efisien di Kota Tepian.
“Ke depan, armada akan tetap berjalan sesuai jadwal tanpa harus menunggu penuh, dengan waktu tunggu yang kami targetkan hanya sekitar satu sampai dua menit,” tutupnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
