Samarinda, Kaltimetam.id – Penggusuran lapak-lapak di Pasar Subuh Jalan Yos Sudarso pada Jumat pagi (9/5/2025) kemarin, memicu ketegangan antara aparat dan warga.
Meskipun sebelumnya telah mendapat penolakan keras dari para pedagang dan sejumlah elemen masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap melanjutkan proses pembongkaran dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas instansi.
Sejak subuh, puluhan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Subuh (PPS) telah berkumpul di lokasi. Harapan mereka sederhana yaitu adanya ruang dialog dan kompromi sebelum tindakan tegas diambil. Namun harapan itu pupus ketika alat berat dan aparat gabungan mulai melakukan pembongkaran tanpa diskusi berarti.
Situasi di lapangan sempat memanas. Teriakan dan protes dari warga terdengar bersahut-sahutan saat lapak yang mereka bangun dan tempati selama bertahun-tahun mulai dibongkar. Beberapa warga mencoba menghalangi jalannya alat berat, namun dihalau oleh aparat yang berjaga.
Cekcok antara pedagang dan aparat pun tak terhindarkan. Beberapa warga bahkan terlihat meneteskan air mata saat menyaksikan lapak mereka diratakan tanpa adanya kejelasan mengenai relokasi atau solusi jangka pendek.
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza, yang turut hadir di lokasi, menyatakan kekecewaannya atas cara Pemkot menangani persoalan ini. Menurutnya, tindakan pembongkaran dilakukan secara sepihak dan mengabaikan aspirasi para pedagang.
“Eksekusi ini dilakukan tanpa dialog. Mereka ini bukan penjahat, hanya orang-orang kecil yang berjuang untuk menghidupi keluarganya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa para pedagang tidak menolak untuk ditertibkan, namun meminta waktu dan solusi relokasi yang manusiawi.
“Kalau memang harus pindah, beri mereka tempat yang masih bisa dijangkau pembeli. Jangan dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pusat keramaian seperti Pasar Beluluq Lingau,” tambahnya.
Terakhir, DPRD Samarinda berjanji akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pedagang, masyarakat, Pemkot Samarinda, serta dinas-dinas terkait. RDP tersebut ditargetkan berlangsung dalam waktu dekat sebagai upaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami sudah jadwalkan RDP, kemungkinan besar akan dilakukan Rabu atau Kamis minggu depan. Kami ingin semua pihak bisa duduk bersama dan bicara dari hati ke hati,” pungkas Vanandza. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
