Kaltim, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kemandirian desa. Tahun 2025, sebanyak 30 desa ditargetkan mengalami lonjakan status menjadi desa mandiri.
Desa mandiri diartikan sebagai desa yang memiliki kapasitas mencukupi untuk mengelola kebutuhan dasar masyarakat, ditopang oleh infrastruktur yang layak, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di tingkat lokal.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menjelaskan bahwa percepatan pencapaian desa mandiri kini mengacu pada penghitungan Indeks Desa (ID), menggantikan skema sebelumnya yang menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM).
“Perubahan sistem pengukuran ini berdampak pada parameter penilaian. Oleh karena itu, kami akan melakukan verifikasi dan validasi data ulang bersama Kementerian Desa dan para pendamping desa profesional untuk pemetaan yang lebih akurat,” terang Puguh, Rabu (23/4/2025).
Berdasarkan catatan DPMPD hingga akhir 2024, dari total 841 desa di Kaltim, terdapat 262 desa yang sudah mencapai status mandiri, 374 desa dalam kategori maju, 195 desa berkembang, dan masih tersisa 4 desa dengan status tertinggal.
Melalui target yang dicanangkan tahun ini, DPMPD berharap tiap kabupaten/kota mampu mendorong peningkatan status desa secara merata.
“Kalau dalam satu daerah sebelumnya hanya ada empat desa mandiri, kami harap paling tidak dua desa bisa naik level tahun ini,” tambah Puguh.
Pemetaan ulang terhadap status seluruh desa di Kaltim dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 mendatang, bekerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Evaluasi dan pemutakhiran data ini penting agar peningkatan status desa benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Tahun ini kami fokus pada pergerakan ke arah desa mandiri, menyesuaikan dengan parameter baru dari pusat,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
