Kaltim, Kaltimetam.id – Upaya pemerataan pendidikan kembali digenjot pemerintah pusat. Melalui skema Sekolah Rakyat, Kalimantan Timur (Kaltim) dijadwalkan akan menerima lima unit pembangunan sekolah baru dalam tahun ini.
Kunjungan kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, ke Kaltim pada Sabtu kemarim (10/5/2025) menandai komitmen tersebut. Didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari program nasional untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas dan gratis bagi masyarakat miskin.
“Penilaian kelayakan fisik gedung akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Semua usulan yang masuk diverifikasi sebelum dinyatakan layak dibangun,” jelasnya.
Secara nasional, tercatat sekitar 280 permohonan pembangunan Sekolah Rakyat telah diterima dari berbagai wilayah. Namun, usulan dalam bentuk lahan bahkan telah melampaui angka 300, yang sebagian besar masih menjalani proses verifikasi dokumen kepemilikan.
Untuk tahun 2025, hampir 100 lokasi dengan bangunan yang telah tersedia juga tengah dinilai kesiapannya.
“Kami menunggu hasil verifikasi itu untuk memastikan titik-titik pembangunan di Kaltim. Mungkin baru bisa dipastikan minggu depan,” ungkap Gus Ipul.
Jika semua proses survei telah rampung dan bangunan dinyatakan sesuai standar oleh Kementerian PU, pihaknya akan segera melaporkan ke Presiden agar proyek ini diprioritaskan dalam anggaran tahun ini.
Terkait kebutuhan tenaga pengajar dan staf pendukung, Kementerian Sosial tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah. Proses rekrutmen akan dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota.
Untuk urusan kurikulum, Gus Ipul menyebutkan bahwa perancangannya sedang memasuki tahap penyempurnaan.
Sementara itu, rekrutmen siswa baru hanya akan dilakukan setelah seluruh prasyarat infrastruktur dan personalia rampung. Basis data penerima manfaat disiapkan dengan seksama, termasuk verifikasi langsung ke rumah calon siswa bersama pemerintah kabupaten/kota setempat.
“Semua biaya pendidikan ditanggung penuh oleh negara. Termasuk perlengkapan sekolah, seragam, hingga kebutuhan asrama dan konsumsi tiga kali sehari,” tegasnya.
Program ini melibatkan banyak pihak. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilibatkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi siswa, sementara pembangunan dan renovasi bangunan tetap menjadi wewenang Kementerian PU.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan keadilan sosial dan menjamin hak pendidikan bagi semua anak Indonesia, khususnya yang berada di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
