Samarinda, Kaltimetam.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, berhasil menyelenggarakan acara Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang ke-4 pada Minggu malam, (27/04/2025).
Bertempat di Lapangan Kecamatan Samarinda Ilir, acara ini menarik perhatian masyarakat serta berbagai pihak terkait, dengan tema besar “Human Security dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan”.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi di daerah sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya menjaga human security melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Acara yang dimulai pada pukul 20.00 WITA ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, anggota DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, hingga mahasiswa. Abdul Giaz, sebagai penggagas acara, berharap kegiatan ini menjadi platform yang efektif untuk membuka ruang diskusi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka.
Human security menjadi pokok utama dalam diskusi malam itu. Konsep human security mengacu pada perlindungan terhadap individu dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka, baik dalam aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sangat penting bagi kebijakan pembangunan daerah untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi.
Salah satu narasumber, Budi Kurniawan, menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka meningkatkan human security.
“Human security adalah fondasi dari kehidupan yang sejahtera. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan dengan mudah,” ujar Budi.
Salah satu isu yang dibahas adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi, yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan.
“Penyediaan air bersih yang merata dan sanitasi yang baik sangat penting. Tanpa akses terhadap kedua hal tersebut, masyarakat akan terancam oleh berbagai penyakit yang dapat mengganggu produktivitas mereka,” jelasnya lebih lanjut.
Budi mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan daerah yang tidak memperhatikan aspek-aspek dasar seperti ini akan sulit untuk meningkatkan human security masyarakat secara keseluruhan.
Sementara itu, Dondy Abi Ismanto, narasumber lainnya, mengangkat pentingnya human security dalam perspektif ekonomi. Ia menjelaskan bahwa ekonomi lokal yang inklusif merupakan salah satu kunci untuk menciptakan keamanan manusia dari sisi ekonomi.
“Human security tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan atau pendidikan. Keamanan ekonomi juga menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya jaminan ekonomi, masyarakat akan merasa terancam dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dondy.
Menurut Dondy, pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dapat membuka peluang bagi setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini, katanya, tidak hanya menciptakan peluang kerja tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah harus mengutamakan kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Sebagai contoh, mengembangkan sektor pertanian dan UMKM bisa menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja yang adil dan merata,” tambah Dondy.
Dondy juga mengingatkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi sering menjadi pemicu ketidakamanan sosial. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi yang inklusif dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kohesi sosial antarwarga.
Terpisah, selaku penggagas kegiatan, Abdul Giaz menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tercapainya human security bagi masyarakat.
“Pemeringah harus memprioritaskan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Keberlanjutan pembangunan harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi,” tegas Abdul.
Abdul menambahkan bahwa penguatan demokrasi di daerah harus berjalan seiring dengan upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan.
“Masyarakat harus diberi ruang untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah. Mereka harus mengetahui dan memahami bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah juga akan berdampak langsung pada kehidupan mereka,” ungkap Abdul.
Kegiatan PDD Ke-4 ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Abdul Giaz berharap acara ini menjadi titik awal untuk membangun kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan daerah.
“Semoga dengan semakin banyaknya kegiatan seperti ini, masyarakat lebih paham tentang bagaimana mereka bisa berperan dalam proses pembangunan. Penguatan demokrasi harus melibatkan semua elemen masyarakat, sehingga kita dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh warga Kalimantan Timur,” tutup Abdul Giaz. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
