Samarinda, Kaltimetam.id – Keberlanjutan tenaga honorer, khususnya guru di Kalimantan Timur, kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Di tengah kebijakan nasional yang tidak lagi membuka jalur pengangkatan langsung menjadi aparatur sipil negara (ASN) serta terbatasnya kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), daerah dihadapkan pada kebutuhan riil tenaga pengajar di lapangan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menilai persoalan ini harus dilihat dari sisi kebutuhan daerah.
Menurutnya, Kalimantan Timur masih memerlukan banyak tenaga guru untuk menunjang layanan pendidikan.
“Yang jelas pertama yang harus kita lihat aspek kebutuhan. Kalimantan Timur ini masih memerlukan guru. Nah, karena tidak memungkinkan kuota ASN dan P3K, sehingga kita menerima tenaga honorer,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Ia menegaskan, keberadaan tenaga honorer selama ini telah membantu menutup kekurangan tenaga pengajar. Karena itu, menurutnya tidak tepat jika mereka kemudian dihentikan tanpa solusi.
“Tidak mungkin kita membiarkan tenaga honor itu diputus. Mereka sudah berjuang dan menunjukkan kinerjanya, sehingga perlu ada solusi yang terbaik,” katanya.
Sarkowi menambahkan, DPRD akan mendorong pembahasan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi daerah, termasuk kemampuan anggaran.
“Solusinya kita sesuaikan dengan kondisi Kalimantan Timur. Nanti kita bahas secara detail, termasuk melihat aspek fiskal, lalu kita kompromikan,” imbuh Sarkowi.
Ia juga optimistis pemerintah daerah akan mengambil langkah yang berpihak pada masyarakat, khususnya tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi.
“Saya yakin Pak Gubernur tidak akan membiarkan tenaga honorer dihapuskan, karena ini rakyat Kalimantan Timur,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim melalui Komisi IV akan mengambil peran aktif dalam mengawal persoalan ini.
Menurut Sarkowi, keberadaan tenaga honorer tidak hanya menyangkut kebutuhan tenaga kerja di sektor pendidikan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan publik di daerah.
Karena itu, DPRD memandang perlu adanya langkah konkret dan terukur agar para tenaga honorer tetap mendapatkan kepastian di tengah perubahan kebijakan nasional yang terus berkembang.
“Ini akan menjadi program prioritas kami di Komisi 4 untuk dikawal, dan insya Allah ada solusinya,” tandasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
