Samarinda, Kaltimetam.id – Insiden tabrakan kapal tongkang terhadap Jembatan Mahakam Ulu kembali terjadi dan menjadi perhatian serius pemerintah serta otoritas pelayaran. Peristiwa yang tercatat sebagai kejadian kedua ini berlangsung pada (04/01/2026) dan melibatkan tiga kapal yang mengalami larat di alur Sungai Mahakam, dua di antaranya menyenggol struktur jembatan.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, KSOP Kelas I Samarinda menggelar rapat koordinasi lintas instansi guna membahas penyebab, dampak, serta langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, mulai dari penegasan tanggung jawab perusahaan pemilik kapal hingga penguatan sistem pengamanan pelayaran di kawasan sungai.
Kepala KSOP Kelas I Samarinda, Mursidi, menjelaskan bahwa hasil evaluasi awal menunjukkan ketiga kapal yang terlibat mengalami kondisi larat akibat faktor arus dan posisi tambatan yang tidak ideal. Dari insiden itu, dua kapal tongkang tercatat menyenggol bagian Jembatan Mahakam Ulu, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan pada infrastruktur vital penghubung antarwilayah di Kota Samarinda.
“Rapat hari ini menyepakati bahwa tiga perusahaan pemilik kapal bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang ditimbulkan akibat senggolan tongkang terhadap Jembatan Mahakam Ulu,” ujarnya.
Sebagai langkah pengamanan segera, KSOP Samarinda akan berkoordinasi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk menyiapkan tambahan assist atau kapal escort.
Kebijakan ini diambil menyusul tidak tersedianya lagi fender di sekitar jembatan, yang sebelumnya berfungsi sebagai pelindung struktur dari benturan kapal. Ke depan, setiap proses pengolongan kapal baik tongkang bermuatan penuh maupun kosong akan diwajibkan menggunakan escort sebagai pengganti fungsi fender tersebut.
Selain penguatan teknis di lapangan, KSOP juga akan meningkatkan koordinasi pengamanan dengan aparat kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya, termasuk BUP dan PUPR. Upaya ini diwujudkan melalui penyisiran dan patroli rutin di sejumlah titik Sungai Mahakam yang selama ini diindikasikan rawan dijadikan lokasi tambat atau labuh kapal secara tidak semestinya.
“Kami akan melakukan patroli dan penyisiran di daerah-daerah yang terindikasi tidak aman. Kapal-kapal akan kami imbau untuk tidak melakukan tambat atau labuh di lokasi tersebut,” tegasnya.
Sebagai bagian dari solusi, KSOP Samarinda juga menyiapkan langkah penataan lokasi tambat dan labuh kapal. Bersama pihak navigasi dan BUP, otoritas pelayaran akan mengamankan serta menetapkan titik-titik labuh yang dinilai lebih aman dan sesuai ketentuan, sehingga aktivitas pelayaran tetap berjalan tanpa mengancam keselamatan maupun infrastruktur.
Tidak berhenti pada langkah teknis, pemerintah juga menyiapkan upaya penataan regulasi. KSOP Samarinda mendorong revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang pengaturan lalu lintas kapal di Sungai Mahakam. Revisi ini diharapkan mampu menjawab dinamika lalu lintas sungai yang semakin padat, sekaligus menetapkan secara tegas lokasi tambatan kapal yang legal, aman, dan terkontrol.
“Kami akan menginisiasi regulasi baru yang mengatur dengan jelas tempat-tempat tambatan kapal yang legal dan lebih aman, agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tuturnya.
Terkait bentuk pertanggungjawaban, Mursidi menegaskan bahwa perusahaan pemilik kapal penabrak akan berkoordinasi langsung dengan PUPR untuk menghitung besaran kerugian serta kebutuhan perbaikan jembatan. Proses ini juga akan melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan, serta DPRD melalui komisi terkait, guna memastikan perhitungan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
“Besaran kerugian dan langkah perbaikan akan dikaji oleh PUPR bersama pemerintah provinsi dan dewan. Itu yang nantinya menjadi kewajiban perusahaan yang terlibat,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
