Samarinda, Kaltimetam.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum diterapkan secara penuh di seluruh wilayah. Evaluasi diperlukan untuk memastikan program tersebut tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi peserta didik.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG masih menyisakan sejumlah catatan teknis yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, persoalan yang muncul bukan hanya terkait pendanaan atau kesiapan fasilitas, melainkan lebih pada tata kelola operasional yang perlu dikontrol ketat.
“Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sudah terjadi di wilayah lain. Pelaksanaannya belum merata di Kaltim, jadi ini waktu yang tepat untuk memastikan seluruh aspek benar-benar siap,” ujarnya.
Baba mengatakan, beberapa daerah di Indonesia yang lebih dulu menjalankan program makan gratis menghadapi persoalan distribusi, ketidakteraturan penyediaan bahan baku, hingga mutu makanan yang dinilai tidak konsisten. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak buruk terhadap kesehatan siswa, apalagi jika pengawasan tidak berjalan optimal.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menggunakan pengalaman daerah lain sebagai acuan penyempurnaan program. Ia menilai pola pelaksanaan di Kaltim perlu mempertimbangkan aspek jarak antar sekolah, kesiapan dapur produksi, serta keberadaan tenaga terlatih dalam pengolahan makanan.
“Ini bukan sekadar soal menyediakan makanan, tetapi bagaimana memastikan makanan tersebut memenuhi standar nilai gizi dan aman untuk dikonsumsi,” tegasnya.
Komisi IV juga mendorong adanya pelatihan teknis bagi pihak sekolah, penyedia makanan, dan petugas lapangan sebelum penerapan program diperluas. Baba menilai, pendampingan intensif pada tahap awal pelaksanaan akan meminimalkan kesalahan yang berisiko menurunkan kualitas program.
Ia menambahkan bahwa Komisi IV akan meningkatkan fungsi pengawasan, termasuk turun langsung ke daerah untuk melihat kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia di sekolah penyelenggara.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar membawa manfaat, bukan justru menimbulkan masalah di lapangan,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
