Kaltim, Kaltimetam.id – Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Kalimantan Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV di Gedung Bangga Kencana, Perwakilan BKKBN Kaltim, Jumat (16/5/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan peran strategis KKI sebagai mitra pemerintah dalam mengawal isu-isu kependudukan, terlebih di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hadir langsung Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang turut memberikan sambutan dan arahan.
“Selama 16 tahun, KKI hadir di Kaltim dan tentu saja memberikan hal yang positif untuk Pemprov Kaltim. KKI hadir tidak hanya sekadar angka-angka statistik, tapi juga tindakan langsung di lapangan, sehingga kita mengerti benar bagaimana kondisi kependudukan di Kaltim,” ujar Seno Aji saat memberikan sambutan.
Menurutnya, dengan populasi sekitar 4,2 juta jiwa yang tersebar di wilayah seluas 127.000 km², kepadatan penduduk Kaltim tergolong rendah. Namun tantangan utama justru terletak pada kualitas sumber daya manusianya.
“Kita tidak ingin jumlah penduduk seperti di Jawa Barat atau Jawa Timur, tapi tingkat kemiskinannya luar biasa. Saat ini saja tingkat kemiskinan kita masih di atas 5 persen, tepatnya 5,3 persen. Memang ada penurunan dari 5,7 persen, tapi belum signifikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara kekayaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan PDRB kita hampir Rp1.000 triliun yang dikirimkan ke pusat, kita masih punya kemiskinan 5,3 persen. Ini menyedihkan,” tambahnya.
Seno menekankan pentingnya investasi pada pendidikan sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa program Gratispol yang diluncurkan Pemprov Kaltim menjadi upaya konkret dalam mendorong peningkatan kualitas SDM.
“Kita tahu baru 20 persen anak-anak kita yang bersekolah SMA dan hanya sekitar 3 persen yang berkuliah S1. Ini sangat miris untuk provinsi dengan APBD Rp21 sampai Rp25 triliun. Maka dari itu, 20 persen anggaran pendidikan atau sekitar Rp4,5 triliun kita alokasikan untuk pendidikan gratis mulai dari SMA, SMK, MA, hingga S1, S2, dan S3,” ungkapnya.
Selain pendidikan, isu stunting juga menjadi perhatian. “Angka stunting kita masih tinggi, masih 22 persen. Ini harus kita turunkan. Kalau nanti kemiskinan kita sudah di bawah 2 persen, ekonomi di atas 8 persen, dan stunting di bawah 5 persen, barulah kita bisa bicara soal menambah jumlah penduduk, mungkin sampai 10 juta atau 20 juta jiwa,” ujarnya.
Wakil Gubernur Seno Aji juga menekankan pentingnya kolaborasi antara KKI dan Pemprov dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terpetakan hingga ke tingkat desa dan kecamatan.
“Kami butuh bantuan dari KKI Kaltim untuk melaksanakan ini. Kita harus punya data yang bisa langsung dilaksanakan di lapangan, supaya intervensi program bisa tepat sasaran,” kata Seno.
Sementara itu, Ketua KKI Kaltim Harihanto menyampaikan bahwa Musda IV ini sejatinya telah melewati masa jabatan empat tahunan sesuai AD/ART organisasi. Namun karena kendala teknis, baru bisa dilaksanakan tahun ini berkat dukungan dari BKKBN Kaltim.
“KKI itu mitra kerja BKKBN yang membantu kajian-kajian selama ini. Prinsipnya, kami adalah tim penguatan dari kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga,” jelas Harihanto.
Ia menyampaikan bahwa KKI terus berupaya menjangkau seluruh aspek yang berkaitan dengan kependudukan, termasuk menyikapi dinamika pascapembangunan IKN.
“Dengan hadirnya IKN, akan banyak pendatang baru. Itu juga harus dikelola dengan baik. Tidak hanya kuantitas, tetapi kualitas penduduk harus terus kita pikirkan,” tegasnya.
Menurutnya, dalam pembangunan, kependudukan tidak bisa dilihat secara parsial.
“Kependudukan, lingkungan, dan pembangunan harus dilihat secara multidisiplin. Semuanya harus seimbang. Memang tidak mudah, tapi kita harus berupaya,” tutup Harihanto. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
