Samarinda, Kaltimetam.id – Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), secara tegas membantah tuduhan yang mengklaim adanya pemotongan anggaran beasiswa untuk kepentingan proyek tertentu.
Ia menyebutkan bahwa tuduhan ini merupakan fitnah dan menegaskan bahwa proses penganggaran di pemerintahan dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Penganggaran di DPRD dilakukan melalui prosedur yang jelas. Tuduhan adanya aliran keuntungan sebesar 10 persen yang mengaitkan DPRD dengan Pj Gubernur sama sekali tidak berdasar,” kata Hasanuddin, pada Selasa (5/11/2024).
Sebagai anggota Partai Golkar yang mewakili daerah pemilihan Kota Balikpapan, Hasanuddin menjelaskan bahwa fungsi DPRD adalah untuk mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat, sementara pengelolaan anggaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab eksekutif.
“Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan beasiswa setelah anggaran disetujui. Eksekutif memiliki hak penuh atas pelaksanaannya,” tuturnya.
Mengenai tuduhan keuntungan yang diduga berasal dari proyek pokok pikiran (pokir) yang melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik, Hasanuddin menyarankan untuk melakukan klarifikasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa tuduhan yang tidak berdasar dapat merusak reputasi lembaga pemerintah dan bisa berakibat hukum. Ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan anggaran dalam pemerintahan dilakukan dengan sangat transparan. Setelah disetujui oleh DPRD, anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif. Anggapan bahwa DPRD terlibat dalam pelaksanaan anggaran adalah salah,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Hasanuddin juga menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk proyek pokok pikiran yang dihasilkan dari reses anggota dewan.
“Pokir adalah aspirasi masyarakat yang kami tampung, tetapi pelaksanaannya sepenuhnya dikelola oleh eksekutif. Tuduhan bahwa DPRD terlibat dalam pelaksanaan anggaran adalah keliru,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/ICA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
