Kaltim, Kaltimetam.id – Program seragam gratis bagi siswa SMA/SMK di Kalimantan Timur (Kaltim) yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim ternyata belum sepenuhnya mampu meringankan beban orang tua murid. Keluhan warga Mahakam Ulu (Mahulu) baru-baru ini membuka tabir bahwa sejumlah sekolah masih menarik iuran untuk pembelian seragam, meskipun program bantuan pendidikan GratisPol sudah berjalan.
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, memberikan klarifikasi. Ia mengatakan, ketidaksinkronan tersebut disebabkan oleh proses pemesanan seragam yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah sejak 2024, jauh sebelum seluruh anggaran seragam dari provinsi dialokasikan secara maksimal.
“Untuk tahun 2025 ini, sekolah-sekolah memang sudah memesan seragam sejak tahun sebelumnya. Sementara anggaran dari provinsi belum sepenuhnya bisa meng-cover semua kebutuhan siswa secara maksimal,” terang Armin, Jum’at (11/7/2025).
Ia menyebut, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp65 miliar untuk pembelian seragam putih abu-abu, sepatu, dan tas bagi sekitar 60.000 siswa kelas 10 negeri maupun swasta. Setiap siswa mendapatkan fasilitas dengan total anggaran sekitar Rp1 juta per orang.
Namun, karena kebijakan ini masih dalam tahap transisi, Pemprov baru akan menerbitkan surat edaran resmi kepada seluruh sekolah pada tahun 2026. Surat edaran itu nantinya menjadi penegasan bahwa sekolah tidak perlu lagi memesan seragam secara mandiri, karena seluruh kebutuhan sudah dipenuhi melalui pengadaan provinsi.
Sayangnya, Armin mengakui bahwa dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang menarik iuran kepada orang tua dengan alasan pemenuhan seragam. Parahnya lagi, iuran tersebut langsung dikemas dalam satu paket dengan harga yang ditentukan sepihak oleh pihak sekolah.
“Sudah kami sampaikan ke kepala sekolah, jangan membebani orang tua. Kalau pun belum maksimal, sekolah seharusnya memberikan pilihan. Kalau orang tuanya mampu, bisa beli sebagian dulu sesuai kebutuhan. Tapi jangan semuanya dipaketkan begitu saja,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa sekolah harus peka terhadap kemampuan ekonomi orang tua murid. Jika memang ada yang masih kekurangan seragam karena proses bantuan belum rampung, pihak sekolah diminta bersabar dan tidak serta-merta mengambil jalan pintas dengan menarik iuran secara kolektif.
“Kami sudah memberikan himbauan ini kepada kepala sekolah, supaya tidak ada lagi orang tua yang merasa terbebani. Tolong dipahami, program ini memang masih berproses,” tambah Armin.
Selain itu, Pemprov Kaltim masih menimbang apakah produksi seragam nantinya akan melibatkan pelaku usaha lokal atau tetap dipasok dari luar daerah.
Menurutnya, hal ini masih dalam tahap pembahasan, mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kecepatan distribusi.
“Kami masih bahas, apakah produksi dilakukan di Kaltim atau di luar. Ini masih kita kaji dari berbagai aspek,” jelasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
