Samarinda, Kaltimetam.id – Ketika harga beras terus merangkak naik dan kebutuhan pangan masyarakat kian mendesak, ancaman baru diam-diam menyusup ke dapur-dapur warga Kalimantan Timur: beras oplosan. Campuran beras lokal dan nonlokal yang tak terjamin kualitasnya ini mulai meresahkan, bukan hanya karena menipu konsumen, tetapi juga merusak tatanan distribusi pangan yang sehat di daerah.
Mencium gelagat tak beres tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji tak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah indikasi kuat mengenai oknum-oknum yang terlibat dalam praktik tersebut dan telah melibatkan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan.
“Pemprov sudah mengetahui hal itu dan beberapa indikasi pemain juga sudah didapatkan. Kita juga sudah menyampaikan ke aparat penegak hukum supaya segera melakukan pemberantasan beras oplosan,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).
Diketahui, beras oplosan yang masuk ke wilayah Kaltim umumnya berasal dari daerah luar seperti Sulawesi dan Jawa. Guna meredam peredarannya, pemerintah kini membatasi distribusi beras dalam jumlah besar yang masuk ke gudang Bulog.
Lebih jauh, Seno menekankan pentingnya sinergi antara petani lokal, pemerintah daerah, dan aparat dalam melawan masuknya beras tidak layak konsumsi ini.
“Nah ini bentuk kerja sama juga antara petani, pemerintah dan penegak hukum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beras oplosan sudah tidak ada lagi di Kaltim,” ucapnya.
Tak hanya melalui deteksi jalur distribusi, pengawasan ketat juga dilakukan di sejumlah pintu masuk antarpulau seperti pelabuhan dan terminal distribusi barang.
“Kita juga ada pengawasan di beberapa pintu masuk, feri dan berbagai macam. Dan kita utamakan hasil dari Kaltim,” ujarnya.
Sambil memperkuat pengawasan, Pemprov juga menggencarkan dukungan terhadap produksi lokal. Panen raya yang diprediksi terjadi pada akhir Juli di beberapa kabupaten disebut Seno sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan pangan dari dalam daerah.
“Diperkirakan akhir bulan ini panen meningkat, kita akan panen raya di beberapa kabupaten. Target panen kali ini kurang lebih 50 ribu sampai 60 ribu ton,” jelasnya.
Kendati demikian, angka tersebut masih jauh dari kata cukup. Untuk mencapai kemandirian pangan, Kaltim setidaknya membutuhkan 450 ribu ton beras per tahun, sementara produksi saat ini masih berkisar 260 ribu hingga 300 ribu ton per tahun.
Adapun mengenai fluktuasi harga beras, menurut Seno, hal itu berkaitan erat dengan kebijakan nasional terkait harga gabah petani.
“Memang ini ada kaitannya karena perintah Presiden bahwa harga gabah petani minimal adalah Rp6.500. Otomatis memang ada kenaikan harga beras, tapi juga masih di bawah harga eceran tertinggi dan itu masih bisa diterima pasar,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
