Samarinda, Kaltimetam.id – Kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kilogram kembali menghantui masyarakat Kota Samarinda. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, warga menjerit akibat harga gas melon yang melambung tinggi, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Masalah ini pun menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, yang meminta agar Pertamina segera mengambil tanggung jawab penuh atas situasi ini.
Menurut Rohim, fenomena kelangkaan gas elpiji bersubsidi bukanlah hal baru di Samarinda. Namun, ia menilai bahwa kejadian ini telah berlangsung terlalu sering dan tidak mendapat penanganan struktural yang memadai dari pihak terkait.
“Ini persoalan berulang. Masyarakat kecil sudah sangat lelah menghadapi situasi yang terus-menerus seperti ini. Satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab adalah Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk mendistribusikan elpiji bersubsidi,” ujarnya.
di Samarinda bukan hanya menyebabkan antrean panjang di pangkalan resmi, tetapi juga membuat harga melambung tinggi di tingkat pengecer. Dalam temuan di lapangan, harga tabung elpiji 3 kilogram bahkan menembus angka Rp70.000 hingga Rp80.000, jauh dari harga normal yang berkisar antara Rp18.000 hingga Rp22.000 per tabung.
“Jika memang pasokan diklaim cukup oleh Pertamina, lalu mengapa harga bisa melonjak hingga empat kali lipat? Ini jelas ada masalah dalam distribusi dan pengawasan. Tidak masuk akal harga melon naik setinggi itu jika distribusi berjalan lancar,” tegasnya.
Rohim mencurigai adanya praktik penyimpangan di lapangan, mulai dari permainan harga, penimbunan, hingga distribusi tidak tepat sasaran yang membuat gas subsidi bocor ke sektor nonprioritas seperti industri kecil dan usaha menengah.
“Tidak menutup kemungkinan ada sindikasi atau permainan sistematis yang selama ini dibiarkan. Kalau tidak ada pengawasan ketat dan tindakan tegas, maka mafia gas akan terus bermain dan rakyat kecil terus jadi korban,” tambahnya.
Dalam pandangannya, permasalahan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah daerah, mengingat kewenangan dalam hal distribusi elpiji sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat, melalui Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM yang menaungi Pertamina.
“Pemerintah daerah terbatas dalam kewenangan. Karena itu, saya mendesak agar pemerintah pusat segera turun tangan, tidak hanya menunggu laporan, tapi juga turun langsung mengecek dan menindak jika ada temuan pelanggaran distribusi,” ungkap legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia juga meminta agar ada transparansi data distribusi, termasuk sebaran pangkalan resmi, kuota harian elpiji bersubsidi yang dialokasikan ke Samarinda, serta mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir. Menurutnya, selama data distribusi tidak terbuka untuk publik, maka celah manipulasi akan terus ada.
Lebih lanjut, Rohim mengajak masyarakat agar tidak lagi pasif dalam menghadapi persoalan ini. Ia mendorong warga untuk aktif menyampaikan keluhan, melaporkan dugaan pelanggaran distribusi, dan mendesak pemerintah melalui saluran-saluran resmi seperti DPRD atau lembaga pengaduan publik.
“Sudah waktunya masyarakat lebih berani menyuarakan ketidakpuasan. Ini bukan hanya hak, tapi juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jika semua diam, mafia gas akan terus leluasa,” tuturnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi III DPRD Samarinda akan segera mengagendakan rapat koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan pihak Pertamina regional. Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi pola distribusi elpiji, menelusuri dugaan pelanggaran, serta mencari solusi jangka panjang agar kelangkaan gas subsidi tidak lagi menjadi isu musiman.
“Kami akan bahas ini secara menyeluruh. Jika perlu, kami minta Pertamina hadir di forum resmi DPRD. Ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat, jadi tidak boleh dianggap sepele,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
