Samarinda, Kaltimetam.id – Di tengah geliat pembangunan infrastruktur yang kian masif di Kota Samarinda, masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara menyeluruh yaitu kawasan kumuh yang tersebar di berbagai titik, terutama di pusat kota.
Hal ini menjadi sorotan tajam anggota DPRD Kota Samarinda, Maswedi, SH, yang merupakan bagian dari Komisi III. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya soal estetika dan proyek monumental, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat di lapisan bawah.
Dalam forum resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda beberapa waktu lalu, Maswedi menyampaikan kekhawatirannya terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di kota ini.
Menurutnya, pembangunan fisik yang mengesankan, seperti pasar modern dan terowongan bawah tanah pertama di Kalimantan, tidak akan memiliki makna jika tidak diiringi dengan penataan kawasan kumuh yang memadai.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas bahwa masih banyak warga yang hidup di kawasan tidak layak, padat, dan kotor. Di sisi lain, kota kita sudah punya pasar yang modern dan terowongan bawah tanah. Ini tentu menjadi kontras yang harus segera diatasi,” ujar Maswedi.
Ia menyebut kawasan seperti Samarinda Kota dan Samarinda Ilir sebagai contoh wilayah dengan kepadatan permukiman tinggi dan infrastruktur lingkungan yang minim. Ironisnya, kawasan kumuh justru lebih banyak ditemukan di pusat kota ketimbang di wilayah pinggiran seperti Samarinda Utara.
Menurutnya, akar persoalan dari munculnya kawasan kumuh adalah buruknya penataan ruang dan lemahnya pengawasan pembangunan permukiman. Banyak bangunan berdiri di bantaran sungai atau gang-gang sempit tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan sanitasi.
“Penempatan bangunan yang asal-asalan, tanpa perencanaan tata ruang yang jelas, akhirnya menimbulkan kawasan padat dan semrawut. Ini bukan hanya merusak wajah kota, tapi juga berdampak pada kesehatan dan kenyamanan warga,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Maswedi mendorong Dinas Permukiman dan PUPR agar menjadikan penanganan kawasan kumuh sebagai prioritas anggaran tahun 2026. Ia menilai perlu ada peningkatan anggaran signifikan, terutama untuk program penataan lingkungan dan relokasi warga di bantaran sungai.
Relokasi, menurutnya, bukanlah solusi yang mudah, tetapi tetap menjadi opsi penting yang harus dilakukan dengan pendekatan manusiawi. Ia menekankan bahwa relokasi tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus disertai penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi warga terdampak.
“Warga yang tinggal di bantaran sungai bukan sekadar dipindahkan, tapi harus diberikan jaminan hidup yang lebih baik. Itu esensi dari pembangunan yang berkeadilan,” tegasnya.
Maswedi juga menyarankan agar pemkot segera melakukan pemetaan kawasan kumuh secara detail, serta melibatkan masyarakat dalam proses penataan ulang kawasan tersebut. Partisipasi warga, katanya, akan memperkuat rasa kepemilikan dan meminimalkan resistensi sosial.
Maswedi menyadari bahwa penanganan kawasan kumuh bukan hanya tugas satu dinas semata. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antar OPD, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Kalau kita mau kota ini benar-benar bersih dan manusiawi, maka harus ada kerja sama lintas sektor. Masalah kawasan kumuh itu kompleks tidak bisa diselesaikan hanya dengan beton dan semen,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Maswedi memastikan bahwa DPRD Samarinda akan terus mengawal isu ini agar masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi bagian dari skala prioritas pembangunan.
Ia berharap program-program seperti revitalisasi permukiman kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak bisa terealisasi dalam waktu dekat.
“Kita ingin pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kota ini milik semua warganya. Jangan sampai kemajuan fisik menutupi realitas sosial yang memprihatinkan,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id