Samarinda, Kaltimetam.id – Persoalan pupuk subsidi kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengatakan bahwa hingga saat ini kelangkaan pupuk masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi petani di berbagai daerah di Kaltim.
Menurutnya, laporan maupun permintaan bantuan pupuk sangat sering diterima pihaknya, baik melalui pertemuan formal, kegiatan reses, maupun kunjungan kerja langsung ke desa-desa.
“Keluhan soal pupuk ini terus muncul, dan hampir di setiap pertemuan dengan petani mereka selalu menyampaikan persoalan yang sama,” ujar Guntur.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan pupuk subsidi secara langsung. Mekanisme pengadaan dan distribusinya masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Ini masalah struktural. Pemerintah provinsi ingin membantu, tapi kewenangannya ada di pusat. Sehingga solusi tidak bisa cepat,” lanjutnya.
Guntur menilai kondisi ini berdampak pada produktivitas pertanian di Kalimantan Timur. Padahal, sektor pertanian merupakan salah satu penopang ekonomi daerah, terutama setelah pemerintah terus mendorong diversifikasi ekonomi di luar sektor tambang.
Selain sulit diakses, harga pupuk nonsubsidi yang jauh lebih mahal sering membuat petani kecil kesulitan memenuhi kebutuhan usaha taninya.
Guntur juga menyoroti adanya indikasi penyimpangan distribusi pupuk di lapangan, seperti penjualan dengan harga di luar ketentuan atau pendistribusian kepada pihak yang tidak berhak.
“Pupuk subsidi harusnya untuk petani. Bukan diperjualbelikan bebas atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memperbaiki sistem distribusi agar pupuk subsidi lebih mudah dijangkau dan tepat sasaran. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
