Samarinda, Kaltimetam.id – Rencana pemindahan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi sorotan publik. Di tengah proses pembangunan kawasan inti IKN yang semakin masif, berbagai pihak mulai mengingatkan agar kebijakan strategis ini tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Salah satu suara kritis datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Himawan. Politisi muda ini memberikan perhatian serius terhadap proses pemindahan ASN ke IKN. Menurutnya, langkah besar tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan kajian yang matang, bukan sekadar mengejar target waktu.
“Pemindahan ASN ke IKN jangan sampai dilakukan dengan tergesa-gesa atau menjadi keputusan yang dipaksakan. Kita bicara tentang transformasi tata kelola pemerintahan, yang tentunya memiliki dampak jangka panjang. Maka harus ada kajian yang komprehensif agar manfaatnya betul-betul dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat,” ujar Fadly dalam keterangannya kepada wartawan.
Fadly menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak boleh terisolasi sebagai proyek nasional yang hanya menguntungkan kawasan inti. Ia mengingatkan bahwa daerah-daerah penyangga, seperti Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, bahkan seluruh Provinsi Kalimantan Timur, juga harus menjadi bagian yang aktif dari proses pembangunan ini.
“Jangan sampai yang berkembang hanya wilayah IKN, sementara masyarakat di daerah penyangga tertinggal. Pembangunan harus bersifat inklusif, memberi ruang dan peran kepada masyarakat lokal. Ini tanah mereka, mereka berhak mendapatkan manfaat dari pembangunan ibu kota negara yang baru,” tegas Fadly.
Menurutnya, pemindahan ASN ke IKN seharusnya menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Namun, hal itu hanya akan terwujud jika pemerintah merancang strategi pembangunan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Fadly menilai bahwa pembangunan fisik harus diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Kita butuh pendekatan yang berbasis ilmiah dan kebijakan yang terstruktur. Pemerintah harus menyiapkan rencana jangka panjang untuk memberdayakan masyarakat lokal, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, penyediaan lapangan kerja, maupun dukungan terhadap pengembangan usaha lokal,” papar legislator dari daerah pemilihan Kaltim ini.
Fadly juga menekankan pentingnya transparansi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN. Ia mengingatkan bahwa masyarakat lokal tidak boleh diposisikan sekadar sebagai penonton di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung.
“Keberhasilan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan akan sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan. DPRD Kaltim siap mendukung, namun kami juga akan terus mengawal agar pembangunan ini berjalan sesuai prinsip keadilan sosial dan berpihak kepada masyarakat daerah,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
