Samarinda, Kaltimetam.id – Maraknya aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang semakin merajalela membuat anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, angkat suara. Legislator perempuan ini mendorong agar segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) guna memastikan penindakan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mampu membongkar aktor intelektual di balik praktik ilegal tersebut.
Syahariah menilai, persoalan tambang ilegal di Bumi Etam bukanlah sekadar pelanggaran administratif atau hukum biasa. Menurutnya, persoalan ini sudah masuk kategori kejahatan terorganisir yang dampaknya sangat merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.
“Banyak perusahaan yang resmi, tapi lebih banyak lagi yang ilegal. Ini jelas membuat Kaltim menderita kerugian besar,” ujarnya.
Ia menuturkan, akibat aktivitas tambang ilegal, kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah menjadi tak terkendali. Rusaknya tata air, alih fungsi lahan pertanian, hingga ancaman serius terhadap sumber air bersih masyarakat menjadi konsekuensi yang harus ditanggung warga sekitar. Hal itu belum termasuk potensi bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.
Syahariah juga menyinggung kerugian pendapatan daerah. Menurutnya, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang yang seharusnya menopang pembangunan, justru hilang begitu saja karena ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Sangat ironis, kekayaan kita dikuras tapi masyarakat tidak menikmati hasilnya. Pendapatan hilang ke tangan-tangan gelap,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syahariah menilai selama ini pengawasan tambang masih lemah. Aparat terkesan hanya menindak permukaan, tidak membongkar siapa dalang sebenarnya. Ia pun menegaskan pentingnya pembentukan Pansus agar persoalan ini tidak terus berlarut dan masyarakat yang harus menanggung deritanya.
“Kalau cuma sidak lalu selesai, itu tidak cukup. Kita harus tahu siapa pemain besarnya. Siapa yang mendanai, siapa yang menampung hasil tambang ilegal ini, dan ke mana uangnya mengalir,” katanya.
ia juga mengatakan pembentukan Pansus bukan semata-mata manuver politik, melainkan tanggung jawab moral dan politik DPRD untuk memastikan sumber daya alam Kaltim dikelola untuk kesejahteraan rakyat.
“Ini amanah kita sebagai wakil rakyat. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton, sementara sumber daya alam kita dihisap tanpa kendali,” ujarnya.
Syahariah juga mengaku banyak menerima keluhan langsung dari masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal yang merusak kampung mereka. Tidak sedikit warga yang mengadu tentang lahan pertanian yang rusak, jalan desa yang hancur dilewati truk angkutan tambang, hingga konflik horizontal karena kesenjangan ekonomi.
Ia memastikan akan terus mendorong agar Pansus segera dibentuk.
“Kalau kita serius, tambang ilegal bisa dibongkar sampai akar. Tapi kalau setengah hati, kerugiannya akan terus membesar. Ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
