Samarinda, Kaltimetam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani fenomena tanah bergerak yang merusak jalur nasional penghubung Kota Samarinda dan Balikpapan.
Peristiwa yang terjadi di Kilometer 28 Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara ini dinilai mengancam akses vital dan kestabilan ekonomi regional di Kaltim.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan bahwa kondisi kerusakan jalan tersebut sudah sangat memprihatinkan. Ia menegaskan, jika tidak segera ditangani, permasalahan ini berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah.
“Jalur poros Samarinda–Balikpapan merupakan urat nadi Kalimantan Timur. Ini bukan hanya jalan biasa, tetapi jalur utama distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta akses menuju fasilitas vital seperti bandara dan pelabuhan. Kami sangat menyayangkan jika kejadian seperti ini ditangani lambat,” ujarnya.
Fenomena tanah bergerak yang terjadi beberapa waktu terakhir menyebabkan badan jalan amblas dan bergelombang, sehingga membahayakan pengendara dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Jalur tersebut kini hanya bisa dilalui kendaraan secara terbatas, dengan sistem buka tutup yang menyebabkan kemacetan panjang.
Reza menekankan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama. Ia khawatir jika tidak segera dilakukan penanganan permanen, kerusakan bisa semakin meluas dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
“Jangan sampai menunggu korban jiwa baru dilakukan tindakan serius. Keselamatan rakyat harus diutamakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Reza meminta instansi teknis seperti Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Dinas Pekerjaan Umum, hingga pihak terkait lainnya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur tanah dan konstruksi jalan di kawasan terdampak.
Menurutnya, perlu dilakukan audit teknis dan geoteknik secara mendalam untuk memastikan penyebab utama terjadinya pergerakan tanah. Ia juga menyoroti sistem drainase yang buruk sebagai faktor yang memperparah kondisi jalan, terutama saat curah hujan tinggi.
“Drainase yang tidak tertata dengan baik menyebabkan air menggenang dan meresap ke dalam tanah, sehingga mempercepat pergerakan massa tanah. Ini harus menjadi perhatian serius,” ucap Reza.
Selain faktor teknis, DPRD Kaltim juga menyoroti aspek lingkungan di sekitar lokasi kejadian. Reza menyebut adanya indikasi alih fungsi hutan menjadi area pertambangan serta aktivitas lalu lintas kendaraan berat seperti truk pengangkut batu bara yang melintas di jalur tersebut turut memberikan tekanan terhadap kestabilan tanah.
“Kami tidak menutup mata terhadap adanya aktivitas industri ekstraktif di sekitar kawasan. Perubahan tutupan lahan, hilangnya vegetasi, serta lalu lintas truk bertonase tinggi memperparah kondisi jalan. Ini juga harus dievaluasi dari sisi dampak lingkungannya,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap aktivitas lintas tambang yang melintasi jalur publik harus diperketat. Bila perlu, jalur khusus angkutan tambang dipercepat pembangunannya agar tidak membebani jalan nasional.
Sebagai representasi rakyat di daerah, DPRD Kaltim memastikan akan mengawal proses penanganan permasalahan ini dari sisi kebijakan hingga penganggaran. Komisi III yang membidangi infrastruktur siap memfasilitasi koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penanganan dapat berjalan optimal.
“Kami akan mendorong percepatan perbaikan dan memastikan anggarannya tersedia. DPRD Kaltim siap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar penanganan tidak tersendat,” tambahnya.
Reza menegaskan bahwa penanganan jalan rusak akibat tanah bergerak tidak bisa dilakukan secara instan atau tambal sulam. Ia meminta pemerintah merancang solusi jangka panjang yang berbasis pada kajian ilmiah dan teknis.
“Kalau hanya ditambal, nanti rusak lagi. Ini harus ditangani dengan rekayasa teknik yang matang, misalnya dengan pembangunan struktur penahan tanah, perbaikan drainase, hingga relokasi jika diperlukan,” paparnya.
Di sisi lain, masyarakat pengguna jalan poros Samarinda–Balikpapan kini berharap adanya kepastian dari pemerintah dalam waktu dekat. Banyak pengemudi dan pelaku usaha logistik yang terdampak secara langsung oleh gangguan ini, mulai dari keterlambatan distribusi barang hingga meningkatnya risiko kecelakaan.
DPRD Kaltim berharap pemerintah tidak menunggu situasi menjadi lebih buruk baru mengambil tindakan.
“Kita harus bergerak sekarang. Keselamatan dan kenyamanan rakyat adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
