Samarinda, Kaltimetam.id – Puluhan pekerja proyek pembangunan Teras Samarinda kembali turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi di depan Sekretariat DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Samarinda Kota, pada Kamis (27/02/2025). Mereka menuntut pembayaran gaji yang hingga kini belum diterima.
Aksi protes ini dilakukan setelah berbagai upaya sebelumnya tidak membuahkan hasil. Para pekerja merasa hak mereka diabaikan dan tidak mendapat kepastian mengenai pembayaran upah yang sudah seharusnya mereka terima. Dengan membawa spanduk dan melakukan orasi di tengah jalan, mereka menyuarakan keresahan yang telah lama dipendam.
Unjuk rasa ini juga didampingi oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kaltim, yang turut mendukung perjuangan para pekerja untuk mendapatkan hak mereka. Setelah beberapa saat berorasi, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diizinkan masuk ke gedung DPRD untuk melakukan audiensi dengan anggota dewan.
Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Teras Samarinda Tahap I, Ilhamsyah. Pertemuan yang diharapkan menjadi ruang diskusi justru berubah menjadi ajang curahan hati penuh emosi.
Salah satu pekerja tidak mampu menahan tangisnya ketika menceritakan kesulitan hidup yang dialami akibat gaji yang tak kunjung dibayarkan. Ia mengaku terpaksa meninggalkan kontrakan karena tidak mampu membayar sewa, sementara keluarganya harus bertahan dalam kondisi serba kekurangan.
“Kami sudah bekerja keras, tetapi mengapa hak kami tidak diberikan? Kami juga punya keluarga yang harus diberi makan,” ucapnya dengan suara bergetar, membuat suasana semakin haru.
Pernyataan itu memicu reaksi keras dari anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tidak bisa menyembunyikan kemarahannya terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam proyek ini.
Dengan ekspresi geram, Abdul Rohim tiba-tiba melempar kotak makanan yang ada di meja ke arah PPK Ilhamsyah. Tindakannya sontak mengejutkan semua orang di ruangan. Insiden tersebut sempat membuat situasi audiensi ricuh, sebelum akhirnya kembali dikendalikan.
“Kalian tahu ada lebih dari 80 pekerja yang terkatung-katung tanpa kejelasan gaji? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini tentang nasib manusia!” tegasnya.
Setelah situasi kembali kondusif, Abdul Rohim menegaskan bahwa DPRD akan mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Menurutnya, persoalan keterlambatan pembayaran gaji pekerja bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup banyak keluarga.
“Negara harus hadir dalam setiap persoalan warganya. Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan mereka. Jangan biarkan pekerja yang sudah berkontribusi malah diperlakukan tidak adil,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar PPK dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Rohim menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada solusi yang jelas, DPRD akan mengambil langkah tegas untuk memastikan hak para pekerja dipenuhi.
“Kalau memang anggarannya ada, mengapa pembayaran ini bisa macet? Jangan ada permainan atau alasan yang tidak masuk akal. Kami akan terus mengawal hingga masalah ini selesai,” tutupnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
