Kaltim, Kaltimetam.id – Tekad Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk membuka lebih banyak pintu pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan terus dimatangkan. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), Kaltim kini memanfaatkan jejaring pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mempercepat penjaringan siswa di Sekolah Rakyat, sebuah model pendidikan inklusif yang dirintis pemerintah daerah demi memangkas angka anak putus sekolah.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan bahwa langkah ini merupakan respon konkret atas kebutuhan mendesak akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok rentan ekonomi.
“Kami tidak hanya menunggu, tapi menjemput bola. Pendamping PKH sudah kami kerahkan untuk turun langsung ke lapangan, mendata calon siswa yang layak sekaligus melakukan verifikasi dan validasi,” ujar Andi, Kamis (10/7/2025).
Hingga saat ini, tiga lokasi telah dipersiapkan sebagai tempat belajar, masing-masing di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda.
Dari ketiganya, BPMP Samarinda menjadi pionir dengan progres rekrutmen paling cepat. Bahkan, sebagian siswa yang terdata sudah menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kesiapan mereka mengikuti pembelajaran secara penuh di tahun ajaran baru.
Sekolah Rakyat di BPMP sendiri dirancang untuk menampung sekitar 100 siswa yang terbagi ke dalam dua jenjang pendidikan, SMP dan SMA, dengan masing-masing jenjang membentuk dua rombongan belajar. Pembelajaran dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2025.
Berbeda dengan BPMP, dua lokasi lain, yakni BPVP dan SMAN 16, masih dalam tahap percepatan persiapan, baik dari sisi rekrutmen siswa maupun penyediaan fasilitas. Untuk SMAN 16 Samarinda yang ditunjuk sebagai Sekolah Rakyat jenjang SMA, Dinsos telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar penyediaan ruang kelas dan fasilitas pendukung bisa segera direalisasikan. Targetnya, pekerjaan infrastruktur bisa mulai bergerak pada pertengahan Juli ini.
Meski demikian, Andi tak menampik adanya tantangan besar dalam menjaring siswa Sekolah Rakyat pada jenjang pendidikan dasar (SD). Minat calon siswa sebagian besar berasal dari kelompok usia SMP dan SMA. Kondisi ini ternyata juga dialami daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, dari lebih 100 titik pelaksanaan Sekolah Rakyat secara nasional, hanya tiga lokasi yang mengajukan jenjang SD sebagai prioritas tahap awal.
Mengatasi minimnya pendaftar dari kelompok usia SD, Dinsos Kaltim berencana menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan di wilayah setempat. Harapannya, anak-anak yang selama ini terputus dari pendidikan formal bisa mendapatkan kesempatan belajar kembali melalui skema Sekolah Rakyat.
Andi juga menegaskan bahwa urusan tenaga pengajar dan kepala sekolah akan dikelola secara nasional. Rekrutmen guru dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sementara penempatannya dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim agar sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
“Yang pasti, siswa yang diterima nanti adalah anak-anak yang sudah tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ini penting sebagai upaya sinkronisasi dengan sistem perlindungan sosial nasional,” tegasnya.
Sekolah Rakyat di Kaltim bukan sekadar proyek pendidikan, tapi sebuah langkah afirmatif untuk membuka jalan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan oleh keadaan ekonomi. Dengan konsep berasrama, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan lingkungan belajar yang aman, fokus, dan mendorong pembentukan karakter yang kuat.
Dinsos Kaltim memproyeksikan model ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan struktural melalui pendidikan. Tak hanya sekadar menambah angka partisipasi sekolah, tetapi juga membangun fondasi sumber daya manusia Kalimantan Timur yang siap menghadapi tantangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan era Indonesia Emas 2045. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
