Samarinda, Kaltimetam.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis, menanggapi penghapusan Ujian Nasional (UN) dengan menyoroti perbedaan metode pembelajaran di berbagai daerah. Menurutnya, kebijakan ujian yang seragam tidak selalu efektif mengingat keberagaman sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi perbedaan infrastruktur dan metode pengajaran di tiap wilayah.
Darlis mengingatkan bahwa daerah-daerah dengan fasilitas pendidikan terbatas akan kesulitan jika harus menerapkan standar ujian yang sama dengan daerah yang lebih maju.
Ia menilai pentingnya pendekatan pendidikan yang lebih kontekstual dan adil, dengan memperhatikan kondisi lokal. Darlis juga menekankan bahwa ketimpangan infrastruktur pendidikan di beberapa daerah harus segera diatasi agar tidak terjadi kesenjangan kualitas pendidikan.
“Tidak adil jika ujiannya seragam sementara infrastruktur di daerah tertinggal belum siap,” ungkap Darlis, pada Sabtu (16/11/2024).
Darlis berpendapat bahwa kebijakan ujian yang seragam bisa memunculkan ketidakadilan bagi siswa-siswa di daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
Dengan kondisi yang belum setara, menurutnya, sulit bagi siswa-siswa di daerah tertinggal untuk bersaing dengan mereka yang berada di daerah dengan infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap dan modern.
Ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada daerah yang kurang berkembang dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Peningkatan fasilitas pendidikan, menurutnya, merupakan langkah penting untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Darlis juga menekankan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah harus mempertimbangkan aspek keadilan, agar semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas.
“Pendidikan di daerah tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan daerah yang lebih maju. Harus ada kebijakan yang mengakomodasi perbedaan ini dan memberikan solusi bagi daerah yang masih tertinggal,” ujarnya.
Dengan begitu, pemerintah harus lebih peka terhadap keberagaman kondisi daerah dan merancang kebijakan pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Pembelajaran yang efektif harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di tiap-tiap daerah, baik itu di perkotaan maupun di daerah yang lebih terpencil.
Darlis juga mengusulkan agar pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan pembenahan infrastruktur secara signifikan.
Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, dia optimis kesenjangan pendidikan antar daerah bisa dikurangi dan seluruh anak bangsa bisa memperoleh pendidikan yang setara.
“Jangan sampai ada daerah yang tertinggal hanya karena infrastrukturnya tidak setara. Pemerintah harus hadir untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/ICA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
