Samarinda, Kaltimetam.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya langkah efisiensi anggaran di seluruh sektor pemerintahan daerah menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup signifikan. Ia mengungkapkan bahwa DBH untuk tahun 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp18 triliun, jauh dari angka sebelumnya yang berada di kisaran Rp20 triliun.
“Yang jadi masalah adalah penurunan fiskal kita. Dana bagi hasil menurun dari Rp20 triliun lebih menjadi Rp18 triliun untuk anggaran murni 2026,” ujar Hasanuddin.
Penurunan ini tentu akan berdampak pada alokasi anggaran untuk sepuluh kabupaten/kota di Kaltim. Oleh sebab itu, Hasanuddin meminta pemerintah daerah untuk mulai melakukan penyesuaian dengan memastikan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Saya tegaskan efisiensi ini kunci. Jangan sampai program prioritas terganggu, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat,” katanya.
Salah satu program yang menjadi perhatian utama DPRD adalah program pendidikan gratis atau Gratispol (Gratis Pendidikan Pola Lengkap), yang dinilai strategis dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Gratispol ini menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Ini harus tetap jalan meskipun kita dalam tekanan fiskal,” tambah politisi dari Partai Golkar itu.
Hasanuddin optimistis bahwa dengan pengelolaan anggaran yang cermat, program-program fundamental seperti pendidikan gratis bisa terus dijalankan. Ia menekankan bahwa langkah efisiensi bukan hanya penghematan, tetapi lebih pada memastikan anggaran digunakan tepat sasaran.
“Kita terus melakukan efisiensi. Ini soal bagaimana mengelola keuangan secara bijak di tengah keterbatasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin juga menyinggung bahwa kondisi fiskal saat ini belum final. Ia menyatakan bahwa perubahan anggaran tahun 2025 sudah menunjukkan tren penurunan yang serupa, namun masih ada peluang penyesuaian di masa mendatang.
“Saya kira nanti akan turun lagi. Tapi ini masih data sementara. Kita harus tetap waspada dan fleksibel,” ujarnya.
Musrenbang yang berlangsung kali ini menjadi tonggak penting dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah dan tahunan, yang sangat menentukan arah kebijakan Kaltim di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan global.
“Prinsipnya efisiensi harus diutamakan, tapi yang paling penting adalah jangan sampai pelayanan publik terganggu. Itu yang utama,” pungkas Hasanuddin. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
