Banjir Samarinda Parah, Komisi III DPRD Desak 5 OPD Duduk Bersama Tangani Bencana

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Andriansyah. (Foto: Siko/Kaltimetam.id)

Samarinda, Kaltimetam.id –Hujan deras yang mengguyur Samarinda dalam beberapa hari terakhir kembali menyebabkan banjir parah di sejumlah titik kota. Genangan air tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menimbulkan kerugian materil dan memperlihatkan betapa rapuhnya sistem penanggulangan bencana di kota ini.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menyampaikan keprihatinannya sekaligus mendesak pemerintah kota agar segera membentuk koordinasi terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani persoalan banjir. Menurutnya, setidaknya lima OPD harus duduk bersama dan bekerja kolektif: BPBD, Dinas PUPR, PERKIM, Dishub, dan DLH.

“Banjir ini bukan hal baru di Samarinda. Tapi penanganannya masih bersifat sektoral, masing-masing OPD jalan sendiri-sendiri. Harusnya ini sudah masuk fase kolaborasi total. Minimal lima OPD itu harus duduk bareng, satu meja, satu peta, satu rencana,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang sebelumnya telah menyusun peta kerentanan bencana melalui Forum Group Discussion (FGD) di wilayah Samarinda Utara. Dalam forum itu, telah terpetakan kawasan rawan dan aman dari bencana, serta langkah strategis penyusunan Katana (Ketahanan Bencana) di tingkat kelurahan.

“Saya hadir sendiri waktu itu. Kita sudah punya datanya, sudah jelas mana yang rawan, mana yang aman. Bahkan sudah ada rencana membangun Katana, tim-tim cepat tanggap bencana di setiap kelurahan. Tapi semua itu tak akan maksimal kalau tidak diintegrasikan dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan,” jelasnya.

Andriansyah menekankan pentingnya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai ‘jiwa’ dari pembangunan kota. Ia menyebut bahwa kebijakan tata ruang yang tidak akurat dapat memperburuk kondisi drainase, mempersempit jalur air, dan meningkatkan potensi banjir.

“PUPR itu soul-nya pembangunan di Samarinda. Kalau dia salah bikin RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), ya selesai sudah. Air tak akan punya jalur lari. Semua akan kembali ke titik rendah dan menggenang,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memegang peranan krusial dalam pengelolaan sampah yang kerap menyumbat drainase. Begitu pula Dinas Perhubungan (Dishub), yang harus menjamin kelancaran akses evakuasi dan mobilitas saat bencana terjadi. Sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) turut berperan dalam perencanaan kawasan hunian yang tangguh bencana.

“Ini kerja kolektif. Nggak bisa BPBD saja yang disuruh tangani bencana. Nggak bisa juga PUPR sendirian. Semua OPD yang berkaitan harus duduk bareng, punya komitmen yang sama. Selama masih jalan sendiri-sendiri, ya sudah, kita cuma bisa berdoa tiap hujan deras datang,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi III DPRD Samarinda dalam waktu dekat akan mengagendakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan OPD teknis, khususnya PUPR, untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan ruang kota yang selama ini berjalan.

“Komisi III akan undang PUPR. Kita ingin tahu, sejauh mana perencanaan tata ruang selama ini menyentuh aspek mitigasi bencana. Kita ingin semua data yang sudah dimiliki BPBD dikawinkan dengan perencanaan fisik pembangunan, bukan jalan masing-masing,” tegasnya.

Selain sinergi antarlembaga pemerintah, Andriansyah juga mendorong pelibatan akademisi dan pakar kebencanaan dalam merumuskan solusi jangka panjang.

“Kita punya banyak profesor, ahli kebencanaan, tata ruang, hidrologi. Libatkan mereka. Jangan anggap mereka cuma pajangan kampus. Ini saatnya pendekatan ilmiah bicara dalam penanganan banjir Samarinda,” tambahnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda tidak lagi memandang banjir sebagai kejadian musiman yang hanya ditangani saat datang, melainkan sebagai ancaman permanen yang membutuhkan sistem penanggulangan terintegrasi.

“Yang kita inginkan bukan lagi respons darurat saat banjir datang, tapi ketahanan sejak jauh hari. Perencanaan yang matang, kerja bareng yang solid, dan partisipasi masyarakat. Karena banjir ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id

Exit mobile version