Samarinda, Kaltimetam.id – Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian. Meski distribusi BBM terus dilakukan, masyarakat di berbagai daerah masih harus menghabiskan waktu untuk mengantre, terutama pada jam-jam sibuk. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa kebutuhan energi di provinsi ini terus meningkat dan perlu diimbangi dengan kebijakan distribusi yang lebih adaptif.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan antrean BBM yang masih terjadi tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan pasokan semata. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari pertumbuhan jumlah kendaraan, meningkatnya aktivitas ekonomi, hingga mobilitas kendaraan dari luar daerah yang turut memanfaatkan fasilitas pengisian BBM di Kalimantan Timur. Ia menilai, perkembangan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan bahan bakar. Aktivitas pembangunan yang terus berlangsung membuat arus kendaraan logistik, kendaraan operasional perusahaan, hingga kendaraan pribadi dari berbagai wilayah semakin padat.
“Kebutuhan BBM tentu ikut meningkat seiring bertambahnya aktivitas di Kalimantan Timur. Karena itu kami terus mendorong agar pemerintah melakukan penyesuaian terhadap kuota yang diberikan kepada daerah,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, pemerintah pusat saat ini telah mulai mengupayakan penambahan kuota BBM untuk Kalimantan Timur. Namun, ia berharap proses tersebut dapat dipercepat agar masyarakat tidak terus dibayangi antrean panjang di SPBU.
Ia menegaskan, penambahan kuota sebaiknya juga dibarengi dengan evaluasi terhadap mekanisme distribusi. Tanpa pembenahan sistem, peningkatan alokasi dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak yang optimal terhadap kondisi di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi sorotan DPRD adalah banyaknya kendaraan berpelat nomor luar daerah yang beroperasi secara rutin di Kalimantan Timur. Kendaraan-kendaraan tersebut tetap mengisi BBM di SPBU setempat, sementara alokasi kuota daerah masih mengacu pada data kendaraan yang terdaftar.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian. Banyak kendaraan dari luar daerah yang setiap hari beroperasi di Kalimantan Timur sehingga kebutuhan BBM di lapangan menjadi lebih besar dibandingkan data yang ada,” katanya.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya penyesuaian kebijakan, maka antrean BBM berpotensi menjadi persoalan yang terus berulang.
Karena itu, DPRD Kalimantan Timur mengusulkan agar pemerintah mulai mengkaji mekanisme penyaluran BBM berdasarkan kondisi riil di lapangan. Salah satu opsi yang dinilai layak dipertimbangkan adalah mendorong kendaraan yang beroperasi dalam jangka panjang di Kalimantan Timur untuk melakukan mutasi administrasi menjadi kendaraan berpelat KT.
Hasanuddin menilai langkah tersebut dapat membantu pemerintah memperoleh data kendaraan yang lebih akurat sehingga penentuan kuota BBM juga lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun demikian, ia mengakui usulan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut karena hingga kini belum terdapat regulasi yang mengatur pembatasan distribusi BBM berdasarkan asal pelat kendaraan.
“Kami memahami bahwa aturan mengenai hal itu belum ada. Karena itu, yang kami dorong adalah adanya evaluasi dan pembahasan bersama agar ke depan sistem distribusi BBM bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Selain penambahan kuota, DPRD Kaltim juga menilai sinkronisasi data kendaraan dengan kebijakan distribusi BBM menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Basis data yang akurat dinilai akan membantu pemerintah menghitung kebutuhan energi setiap daerah secara lebih objektif.
Hasanuddin berharap kebijakan yang nantinya diambil tidak hanya berorientasi pada penambahan pasokan, tetapi juga mampu menciptakan sistem distribusi yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Menurutnya, masyarakat Kalimantan Timur harus menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan BBM, terutama di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan yang berlangsung di provinsi tersebut.
“Kami ingin solusi yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Penambahan kuota memang penting, tetapi sistem distribusi juga harus dibenahi agar masyarakat tidak terus mengalami antrean panjang setiap hari,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
