Samarinda, Kaltimetam.id – Pergantian menteri di tingkat nasional sering kali membawa perubahan kebijakan pendidikan yang dinilai dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam beradaptasi.
Dinamika kebijakan yang terus berubah ini membuat daerah harus menyesuaikan diri dengan aturan baru, meskipun terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menanggapi hal ini, Komisi IV DPRD Samarinda menekankan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut mereka, alih-alih menunggu kebijakan yang belum tentu cocok, lebih baik fokus pada perbaikan infrastruktur pendidikan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh siswa dan tenaga pendidik.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengungkapkan bahwa seringnya perubahan kebijakan pendidikan nasional membuat daerah kesulitan dalam menyesuaikan program-program yang telah berjalan. Menurutnya, kebijakan yang berubah-ubah ini tidak selalu membawa dampak positif bagi daerah, terutama ketika implementasinya di lapangan menemui berbagai kendala.
“Kebijakan pendidikan sering berubah saat pergantian menteri. Hal ini membuat daerah harus terus menyesuaikan diri, meskipun terkadang tidak relevan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa kebijakan pendidikan yang diubah secara mendadak, seperti perubahan kurikulum dan sistem asesmen nasional yang sering kali membuat sekolah kewalahan dalam beradaptasi. Menurutnya, setiap daerah memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan pusat harus disesuaikan dengan kondisi lokal.
Sebagai solusi atas tantangan ini, DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah untuk lebih berfokus pada peningkatan infrastruktur sekolah. Menurut Anhar, memastikan sekolah memiliki fasilitas yang layak jauh lebih penting dibandingkan mengikuti perubahan kebijakan yang tidak selalu memberikan dampak nyata bagi siswa.
“Tidak boleh ada lagi sekolah yang kebanjiran, bangunan yang roboh, atau ruang kelas yang tidak layak digunakan. Ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan bisa diselesaikan tanpa harus menunggu arahan dari pusat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya anggaran yang memadai untuk perbaikan fasilitas pendidikan. Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mengalokasikan anggaran pendidikan guna memastikan setiap sekolah memiliki ruang kelas yang layak, fasilitas sanitasi yang memadai, serta lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa dan guru.
Selain itu, DPRD Samarinda juga mendorong adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan fasilitas pendidikan. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan masalah infrastruktur sekolah dapat segera teratasi, sehingga para siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.
Dengan adanya perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana pendidikan, DPRD Samarinda berharap kualitas pendidikan di daerah dapat terus meningkat. Mereka juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan tenaga pendidik, untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan terkait kondisi sekolah di Samarinda.
Langkah konkret dalam meningkatkan sarana pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi siswa, guru, dan seluruh elemen pendidikan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, proses belajar-mengajar akan berjalan lebih efektif, sehingga kualitas pendidikan di Samarinda dapat semakin meningkat meskipun kebijakan nasional terus mengalami perubahan. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
