Unjuk Rasa PMII di Samarinda Diwarnai Bentrokan, Mahasiswa Soroti Kebijakan dan Komunikasi Publik Gubernur

Massa aksi dari PMII menyampaikan orasi di Depan Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda. (Foto: Siko/Kaltimetam.id)

Samarinda, Kaltimetam.id – Aksi unjuk rasa yang digelar Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/5/2026), berakhir ricuh. Demonstrasi yang semula berlangsung sebagai penyampaian aspirasi berubah memanas setelah terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat keamanan.

Aksi ini disebut sebagai respons atas pernyataan Gubernur Kalimantan Timur yang sebelumnya menyatakan kantor gubernur terbuka selama 24 jam bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Ketua Umum PKC PMII Kaltim, Muhammad Said Abdillah, menegaskan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk memenuhi pernyataan tersebut sekaligus membawa aspirasi yang telah dikaji secara internal.

“Kami datang untuk bersilaturahmi dan menyampaikan aspirasi. Ini bentuk kami memenuhi pernyataan bahwa kantor gubernur terbuka untuk masyarakat,” ujarnya.

Dalam aksinya, PMII mengusung sejumlah tuntutan strategis. Selain memberikan apresiasi atas langkah Gubernur yang mengganti Wakil Ketua I Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), mahasiswa juga mendesak komitmen nyata dalam pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Kami mengapresiasi langkah tersebut, tetapi kami ingin memastikan tidak ada praktik KKN di pemerintahan,” tegasnya.

Tak hanya itu, massa aksi juga mendorong adanya evaluasi di tingkat legislatif, termasuk tuntutan pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan daerah.

Isu transparansi menjadi salah satu sorotan utama. PMII meminta kejelasan terkait pengelolaan aset daerah, khususnya kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah yang sempat menjadi perhatian publik.

“Kami menuntut transparansi terkait mobil dinas yang nilainya sekitar Rp8,5 miliar, termasuk fasilitas di dalamnya. Publik berhak tahu prosesnya sejauh mana,” tuturnya.

Namun, aksi yang berlangsung sejak sore hari tersebut tidak berjalan sepenuhnya kondusif. Ketegangan meningkat menjelang petang hingga akhirnya terjadi aksi saling lempar yang memicu kericuhan.

Said mengungkapkan, sedikitnya empat kader PMII mengalami luka akibat insiden tersebut. Satu di antaranya bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius di bagian kepala.

“Ada satu kader kami yang luka cukup parah sampai harus dijahit tujuh jahitan. Tiga lainnya sempat pingsan,” katanya.

Ia menduga kericuhan dipicu oleh meningkatnya tensi di lapangan serta kondisi massa yang kelelahan setelah berunjuk rasa selama berjam-jam.

“Situasi sudah panas, mungkin karena lelah juga, lalu ada lemparan yang tidak diinginkan sehingga terjadi gesekan,” tutupnya.

Akibat insiden tersebut, rencana aksi lanjutan berupa mimbar bebas pada malam hari akhirnya dibatalkan. Massa memilih mengakhiri kegiatan dengan menyampaikan pernyataan sikap.

Sementara itu, pihak kepolisian memastikan pengamanan telah dilakukan secara maksimal.

Kabag Ops Polresta Samarinda, Kompol Zarma, mengatakan bahwa ratusan personel dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi.

“Sekitar 400 personel kami turunkan untuk pengamanan, terdiri dari anggota Polri dan dibantu Satpol PP,” ujarnya.

Ia juga mengakui adanya korban dari pihak aparat, meskipun seluruhnya dalam kondisi luka ringan.

“Ada lima anggota kami yang mengalami luka, termasuk satu polwan yang sempat pingsan. Namun tidak ada luka berat,” tandasnya. (SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id

Exit mobile version