Samarinda, Kaltimetam.id – Tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai berdampak pada sejumlah program bantuan sosial.
Di tengah kondisi defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp1 triliun, berbagai pos belanja harus dievaluasi, termasuk Bantuan Sosial Terencana (BST) yang sebelumnya rutin diberikan kepada kelompok disabilitas.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengakui bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak dapat mengakomodasi seluruh program sosial pada tahun berjalan.
Hal ini tidak hanya berdampak pada satu kelompok, tetapi juga berbagai organisasi dan kegiatan lain yang selama ini bergantung pada dukungan pemerintah daerah.
“Berkaitan dengan kegiatan sosial ini, tidak hanya disabilitas saja, tapi banyak. Ada PMI, olahraga, pramuka, keagamaan, semua masuk ke situ,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis lalu (23/4/2026).
Menurutnya, seluruh program bantuan sosial dikelola melalui mekanisme Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan berada dalam koordinasi biro kesejahteraan rakyat (Kesra), sehingga penentuan alokasinya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah secara menyeluruh.
Dalam situasi saat ini, pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran secara ketat.
Akibatnya, sejumlah program yang sebelumnya berjalan rutin belum dapat dilanjutkan, termasuk BST bagi penyandang disabilitas yang sempat disorot dalam aksi massa beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Rudy memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh kelompok disabilitas tetap menjadi perhatian pemerintah dan akan masuk dalam bahan evaluasi ke depan.
“Tapi terima kasih masukannya, ini akan menjadi catatan tersendiri buat saya, bagaimana bisa memperjuangkan saudara-saudara kita yang disabilitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap penyandang disabilitas sejatinya tidak berhenti sepenuhnya.
Pemerintah provinsi masih menjalankan sejumlah program lain, terutama di sektor olahraga dan pendidikan inklusif.
“Makanya saya akan konsentrasi di pendidikan, karena di situ ada anak-anak kita yang disabilitas, seperti di SLB,” katanya.
Di sisi lain, peluang untuk mengembalikan BST tetap terbuka, namun realisasinya sangat bergantung pada kondisi fiskal daerah.
Rudy menyebut, program bantuan sosial semacam itu hanya dapat diakomodasi dalam skema APBD murni, bukan melalui perubahan anggaran di tengah tahun.
Karena itu, pemerintah saat ini mulai mengarahkan fokus pada penyusunan anggaran jangka menengah, termasuk untuk tahun 2027, melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan diskusi publik.
Rudy pun meminta jajarannya, khususnya biro Kesra, untuk mengawal usulan bantuan bagi penyandang disabilitas agar dapat masuk dalam perencanaan anggaran mendatang.
“Ini akan menjadi catatan saya sendiri untuk bisa memberikan BST kembali. Nanti kita lihat melalui Kesra,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
