Transparansi Data Sekolah Jadi Kunci Pemerataan Bantuan, DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi. (Foto: Istimewa)

Samarinda, Kaltimetam.id – Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam memperkuat sektor pendidikan mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Samarinda, terutama terkait keakuratan data sekolah yang dilaporkan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyuarakan keprihatinannya atas praktik pelaporan data yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Menurut Ismail, beberapa sekolah masih melaporkan data dengan kondisi yang “dimanipulasi” agar terlihat lebih baik dari kenyataan. Hal ini lazim terjadi demi mendapatkan akreditasi yang tinggi atau memperbaiki citra sekolah. Namun, dampaknya justru kontraproduktif karena sekolah-sekolah tersebut tidak lagi dianggap prioritas dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat.

“Banyak sekolah mengisi data Dapodik seolah-olah semuanya sudah ideal – guru lengkap, sarana cukup, infrastruktur memadai. Padahal di lapangan masih banyak kekurangan. Ketika datanya sudah bagus di atas kertas, maka pusat anggap sudah tidak perlu dibantu,” ujarnya.

Ismail menegaskan bahwa sistem Dapodik adalah alat penting yang dijadikan acuan dalam menyusun berbagai program pendidikan nasional. Dari data ini, pemerintah pusat menilai sekolah mana yang paling membutuhkan bantuan. Jika data yang dimasukkan tidak jujur, maka program dan bantuan pendidikan bisa salah sasaran.

“Bayangkan, sekolah yang sebenarnya kekurangan guru dan fasilitas, justru tidak lagi dibantu karena dianggap sudah memenuhi standar. Ini jelas merugikan anak-anak kita. Masalah ini harus segera dibenahi,” tegasnya.

Ia menambahkan, kejujuran dalam pelaporan bukan hanya soal etika, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Menurutnya, akreditasi bukan tujuan akhir, melainkan alat ukur untuk perbaikan berkelanjutan.

Untuk itu, Ismail meminta Dinas Pendidikan Kota Samarinda agar lebih aktif melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang dikirimkan oleh sekolah. Ia juga mengusulkan agar evaluasi dilakukan secara berkala dengan metode kunjungan lapangan, bukan hanya berdasarkan dokumen atau laporan digital.

“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada data administratif semata. Pemerintah harus hadir ke lapangan, lihat langsung kondisi riil di kelas, ruang guru, toilet sekolah, dan lainnya. Di sana kita akan tahu seberapa serius masalah ini,” imbuhnya.

Selain itu, Ismail juga mendorong peningkatan kapasitas bagi operator Dapodik dan kepala sekolah, agar mereka memahami bahwa pelaporan data bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian dari perencanaan pembangunan pendidikan yang berbasis bukti.

“Operator perlu dilatih untuk mengisi data secara objektif dan profesional. Kepala sekolah pun harus paham bahwa laporan yang disampaikan bukan hanya untuk menaikkan akreditasi, tapi juga menyangkut masa depan sekolah mereka,” ucapnya.

Ismail juga menyinggung adanya ketimpangan pendidikan antara pusat kota dan wilayah pinggiran seperti Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir. Sekolah-sekolah di daerah ini kerap kekurangan guru, terisolasi infrastruktur, dan memiliki fasilitas belajar yang sangat terbatas. Sayangnya, karena pelaporan yang tidak akurat, masalah ini sering kali tidak terlihat oleh pemerintah pusat.

“Sekolah-sekolah di wilayah pinggiran justru yang paling rentan luput dari perhatian. Karena datanya tidak menggambarkan kenyataan, mereka tidak masuk daftar prioritas. Ini harus diakhiri,” tambahnya.

Menindaklanjuti persoalan ini, Komisi IV DPRD Samarinda berencana menggelar rapat kerja khusus bersama Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah untuk membahas masalah akurasi data dan evaluasi sistem pelaporan. Ismail menilai, forum ini penting untuk menyatukan persepsi dan menanamkan kesadaran bahwa kejujuran adalah landasan utama dalam pembangunan pendidikan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Samarinda mendapatkan hak yang sama atas pendidikan berkualitas. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau data kita jujur dan dapat dipercaya,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda/SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id