Kutai Kartanegara, Kaltimetam.id – Meski pemerintah pusat memutuskan memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan secara penuh, hal itu tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam membangun konektivitas wilayah. Proyek peningkatan jalan strategis di kawasan hulu tetap dilanjutkan, sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
Langkah berani ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan yang merata hingga pelosok. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menjelaskan bahwa proyek-proyek jalan poros tersebut semula dirancang dengan pembiayaan gabungan antara DAK dan APBD.
Namun saat realisasi anggaran pusat gagal, Pemkab Kukar mengambil keputusan cepat untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab pendanaan ke kas daerah, demi menghindari stagnasi proyek yang sudah masuk tahap kontrak.
“Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp20 miliar dan Rp30 miliar. Jadi totalnya hampir Rp50 miliar. Tadinya kita berharap sebagian dari DAK, tapi karena dipotong habis, semuanya kita tanggung lewat APBD,” ungkap Wiyono.
Jalan Penghubung Strategis Antarkecamatan Hulu
Ruas jalan yang dimaksud merupakan jalur poros penghubung antarkecamatan di wilayah hulu seperti Tabang, Kenohan, dan Kembang Janggut. Daerah ini selama bertahun-tahun mengandalkan jalur darat untuk mobilitas barang, pangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Wiyono, proyek ini sangat strategis karena menyentuh kebutuhan dasar warga yang selama ini mengalami hambatan akses karena kondisi jalan yang rusak berat, terutama saat musim hujan.
“Kalau kita biarkan jalan di sana terputus, bukan hanya distribusi logistik yang terganggu. Harga barang bisa melonjak dan warga paling bawah yang akan merasakan dampaknya,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa inflasi lokal bisa meningkat drastis hanya karena logistik tidak lancar. Selain itu, akses warga ke layanan kesehatan dan pendidikan juga akan terganggu.
Peningkatan jalan ini bukan proyek baru. Sejak 2022, Pemkab Kukar sudah merancang pembangunan secara bertahap dalam bentuk program prioritas pembangunan infrastruktur strategis. Skema multiyears diterapkan agar pekerjaan berjalan simultan dan tidak bergantung pada satu tahun anggaran saja.
Meski target awalnya dipacu dengan bantuan pusat, realitas anggaran 2025 memaksa daerah bergerak sendiri. Namun, Wiyono menyebut bahwa ini menjadi momen pembuktian bahwa Kukar bisa mandiri dalam membiayai kebutuhan infrastrukturnya sendiri.
“Kita tunjukkan bahwa pembangunan bisa tetap jalan walau tanpa dana pusat. Ini jadi bukti kemandirian fiskal Kukar,” katanya.
Wiyono menambahkan, keputusan melanjutkan proyek tanpa menunggu pusat merupakan arahan langsung dari Bupati Kukar Edi Damansyah, yang tidak ingin masyarakat di pedalaman Kukar dikorbankan hanya karena terjadi penyesuaian anggaran nasional.
“Pak Bupati tegas. Beliau bilang, jangan tunggu Jakarta kalau menyangkut kebutuhan dasar warga,” ujar Wiyono menirukan instruksi kepala daerahnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan adalah salah satu fondasi pemerataan ekonomi yang paling nyata dampaknya di daerah. Semakin baik akses transportasi, maka semakin tinggi perputaran ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan perdagangan antarwilayah.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Kukar tidak ingin terus-menerus mengandalkan APBD dalam menanggung beban infrastruktur skala besar. Dinas PU saat ini tengah mengkaji opsi pendanaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek infrastruktur berikutnya.
“Saat ini memang semua dari APBD, tapi kita tidak mau selamanya begitu. Kita butuh keterlibatan sektor swasta atau skema KPBU agar pembangunan bisa berkelanjutan,” kata Wiyono.
Dengan model tersebut, Pemkab Kukar berharap dapat membangun lebih banyak infrastruktur strategis tanpa terlalu membebani fiskal daerah. (Adv/DiskominfoKukar/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
