Samarinda, Kaltimetam.id – Penanganan darurat pascakebakaran Pasar Segiri yang menelan anggaran sekitar Rp1,1 miliar dinilai baru menjadi langkah awal.
DPRD Kota Samarinda menegaskan perlunya arah penataan pasar yang lebih besar dan terstruktur agar kawasan perdagangan tidak kembali menghadapi persoalan serupa di masa depan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai pembangunan yang telah dilakukan pemerintah kota memang memberikan solusi cepat bagi pedagang terdampak.
Namun, menurutnya, upaya tersebut belum cukup jika tidak diikuti perencanaan jangka panjang yang jelas.
“Kita tidak ingin hanya selesai di pembangunan darurat saja. Harus ada penataan berkelanjutan dan perencanaan jangka panjang,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).
Ia menekankan pentingnya konsep besar dalam pengelolaan pasar di Samarinda, termasuk pembagian fungsi antar kawasan perdagangan agar aktivitas ekonomi lebih tertib dan terarah.
Dalam pandangannya, Pasar Segiri dapat difokuskan sebagai pusat pasar basah, sementara Pasar Pagi diarahkan untuk sektor lain seperti konveksi dan perdagangan emas.
“Jadi masyarakat punya arah yang jelas. Kalau cari kebutuhan pasar basah ke Pasar Segiri, kalau konveksi atau emas ke Pasar Pagi,” jelasnya.
Menurut Deni, kejelasan zonasi tersebut tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah dalam penataan, pengawasan, serta pengembangan infrastruktur pasar ke depan.
Di sisi lain, DPRD juga menaruh perhatian pada efektivitas penggunaan anggaran tanggap darurat yang telah digelontorkan.
Meski belum melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Komisi III memastikan akan mengecek kondisi di lapangan usai masa reses pada Juni mendatang.
“Kalau bicara worth it atau tidak, kami belum bisa menyimpulkan karena sampai hari ini Komisi III belum visit ke lapangan,” katanya.
Peninjauan tersebut nantinya akan difokuskan pada kualitas bangunan, kesesuaian konstruksi, hingga sejauh mana fasilitas yang dibangun benar-benar dapat digunakan secara optimal oleh pedagang.
“Nanti kita akan memastikan sejauh mana dana tanggap darurat itu digunakan, bentuk bangunannya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, dan yang paling utama apakah benar-benar fungsional bagi pedagang,” tambahnya.
DPRD berharap, momentum pascakebakaran ini tidak hanya menjadi upaya pemulihan, tetapi juga titik awal pembenahan menyeluruh sistem pasar di Samarinda agar lebih tertata, aman, dan berkelanjutan.
“Pemerintah kota harus jelas konsepnya seperti apa. Jangan sampai hanya dibangun, tapi tidak ada planning ke depannya,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
