Samarinda, Kaltimetam.id – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, kinerja serapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Hingga akhir November, realisasi anggaran dinilai masih rendah dan dikhawatirkan berdampak pada pelayanan pendidikan dasar di berbagai daerah, terutama wilayah terpencil.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menilai bahwa lambatnya pelaksanaan program pendidikan menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang perlu segera dibenahi. Ia menegaskan bahwa anggaran harus dimaknai sebagai instrumen pelayanan publik, bukan sekadar formalitas pelaporan.
“Anggaran itu bukan sekadar angka. Itu amanah yang harus diwujudkan menjadi manfaat nyata untuk masyarakat,” ujarnya.
Menurut Fuad, serapan anggaran rendah berpotensi menghambat peningkatan mutu pendidikan yang menjadi fokus utama pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa masyarakat, terutama di wilayah non-perkotaan, sangat mengandalkan program pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
“Kami menerima banyak keluhan dari daerah-daerah yang infrastrukturnya belum memadai. Ketika program pendidikan tersendat karena anggaran tidak terserap optimal, dampaknya langsung dirasakan oleh warga,” katanya.
Komisi IV meminta Disdikbud lebih responsif dan segera melakukan percepatan, terutama pada program prioritas seperti peningkatan fasilitas sekolah, penyediaan tenaga pendidik, serta bantuan operasional pendidikan.
Fuad menilai langkah strategis dan terukur diperlukan agar anggaran terserap dengan baik tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan.
“Kami ingin Disdikbud menyusun program yang tepat sasaran. Warga di daerah pinggiran juga perlu akses pendidikan yang layak,” tegasnya.
Ia berharap sebelum tutup tahun anggaran, capaian serapan dapat meningkat signifikan sehingga target pembangunan pendidikan tidak terhambat. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
