Samarinda, Kaltimetam.id — Rencana penganggaran Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan (rujab) Gubernur Kalimantan Timur kini tidak hanya menuai kritik, tetapi juga memunculkan tuntutan transparansi dari kalangan akademisi.
Isu ini berkembang setelah muncul pernyataan bahwa rujab sudah lama tidak difungsikan, yang kemudian dipertanyakan kebenarannya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar, menilai polemik ini seharusnya dijawab dengan data terbuka, bukan sekadar pernyataan.
Ia menekankan pentingnya kejelasan informasi agar publik tidak menerima narasi yang belum terverifikasi secara faktual.
“Gubernur harus mempertanggungjawabkan omongannya. Betulkah rumah dinas itu sampai 10 tahun tidak digunakan? Ini harus dicek kembali,” tegasnya, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, klaim bahwa rujab tidak ditempati dalam waktu lama tidak bisa langsung dijadikan dasar penganggaran dalam jumlah besar.
Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik, terlebih yang menyangkut penggunaan anggaran miliaran rupiah, harus didukung dengan argumentasi yang kuat dan dapat diuji.
“Jangan sampai itu menjadi dasar untuk membenarkan anggaran Rp25 miliar. Kalau tidak tepat, bisa masuk pada penyampaian kebohongan publik,” ujar Saipul.
Saipul juga mengajak publik untuk melihat persoalan ini secara kronologis, dengan menelusuri kembali penggunaan rumah jabatan oleh gubernur-gubernur sebelumnya.
Menurutnya, perlu ada penjelasan rinci apakah benar terjadi kekosongan penggunaan dalam jangka waktu yang lama, atau justru masih difungsikan meski tidak optimal.
“Kalau ditarik ke belakang, tidak ada jeda sampai 10 tahun tidak digunakan. Artinya, ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak terjadi perbedaan antara fakta dan pernyataan,” katanya.
Di sisi lain, ia menyoroti dampak yang lebih luas dari kebijakan tersebut terhadap persepsi publik dan pemerintah pusat.
Penggunaan anggaran besar untuk fasilitas pejabat dinilai dapat memunculkan kesan bahwa kondisi fiskal daerah berada dalam keadaan sangat mampu, yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap kebijakan alokasi anggaran dari pusat.
“Kalau terlihat mampu membiayai hal-hal yang mewah, nanti pusat bisa menilai daerah ini tidak terlalu membutuhkan. Ini bisa berdampak pada kebijakan anggaran lainnya,” jelasnya.
Selain aspek fiskal, Saipul juga mengingatkan pentingnya menjaga sensitivitas sosial dalam pengambilan kebijakan.
Ia menilai, di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih mendesak, pemerintah daerah seharusnya lebih mengedepankan prioritas anggaran yang langsung menyentuh kepentingan publik.
“Kalau menjadi kepala daerah, harus hidup sederhana. Jangan memunculkan kesan kemewahan, sementara kondisi masyarakat masih banyak yang membutuhkan perhatian,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan data dari Inaproc Kaltim, rencana anggaran Rp25 miliar tersebut tidak hanya difokuskan pada satu bangunan.
Anggaran itu terbagi ke dalam 57 item pekerjaan, mencakup renovasi rumah jabatan gubernur, rumah jabatan wakil gubernur, serta penataan ruang kerja di kantor gubernur sebagai bagian dari penyesuaian fasilitas pemerintahan. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
