Samarinda, Kaltimetam.id – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menyatakan kesiapan penuh dalam mengamankan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 21 April 2026 di Kota Samarinda. Sebanyak 1.700 personel gabungan akan diterjunkan untuk menjaga jalannya aksi tetap aman, tertib, dan kondusif.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan, pengamanan akan difokuskan di dua titik utama yang menjadi lokasi aksi, yakni Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim. Berdasarkan informasi yang diterima, massa aksi dijadwalkan mulai berkumpul di DPRD sekitar pukul 10.00 Wita sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur.
“Dua lokasi tersebut menjadi fokus pengamanan kami. Personel yang diturunkan sekitar 1.700, terdiri dari kepolisian dan didukung TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga pemadam kebakaran,” ujarnya.
Sebelum menyampaikan kesiapan pengamanan, Endar mengungkapkan pihaknya telah melakukan silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Masjid, serta tokoh masyarakat lainnya.
Dalam pertemuan itu, seluruh pihak sepakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kalimantan Timur, khususnya menjelang dan saat pelaksanaan aksi.
“Kita sepakat bahwa Kalimantan Timur harus tetap dikenal sebagai provinsi yang aman, tertib, dan damai. Untuk itu semua pihak harus saling mendukung menjaga kondusivitas,” katanya.
Endar menegaskan, pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut juga harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum.
“Kami akan memberikan pelayanan agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik. Namun kami juga berharap peserta aksi menghormati hak masyarakat lain yang beraktivitas,” tegasnya.
Dalam skema pengamanan, Polda Kaltim akan mengedepankan pendekatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan sikap humanis. Tindakan represif, menurut Kapolda, hanya akan dilakukan jika terjadi pelanggaran hukum atau gangguan nyata terhadap ketertiban.
“Paradigma kami adalah humanis. Kami tidak akan melakukan tindakan represif selama situasi tetap kondusif dan tidak ada pelanggaran hukum,” tuturnya.
Lebih lanjut, Endar juga mengingatkan potensi adanya pihak-pihak yang mencoba menunggangi aksi untuk kepentingan tertentu. Ia meminta seluruh peserta aksi, khususnya koordinator lapangan, turut aktif mengawasi agar tidak ada penyusup yang memicu kericuhan.
“Jangan sampai ada pihak yang memiliki kepentingan lain memanfaatkan aksi ini. Semua harus saling menjaga agar tujuan penyampaian aspirasi tetap murni,” katanya.
Terkait tuntutan massa yang ditujukan kepada pemerintah daerah, Kapolda memastikan kepolisian siap memfasilitasi penyampaian aspirasi kepada pihak yang dituju, baik DPRD maupun Gubernur Kaltim. Namun, mekanisme penyampaian akan dilakukan melalui perwakilan.
“Kami akan membantu memfasilitasi agar aspirasi bisa disampaikan. Tentunya melalui perwakilan yang telah disiapkan oleh peserta aksi,” jelasnya.
Di sisi lain, Kapolda juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyikapi informasi yang beredar menjelang aksi. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Kami minta masyarakat berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jika ada hal yang belum jelas, silakan konfirmasi kepada pihak yang berkompeten,” tambahnya.
Terakhir, Polda Kaltim juga telah menyiapkan tim patroli siber untuk memantau potensi pelanggaran di ruang digital, termasuk penyebaran hoaks atau informasi yang dapat memicu keresahan.
“Tim siber kami tetap melakukan pemantauan. Namun kami lebih mengedepankan imbauan agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
