Samarinda, Kaltimetam.id – Perdebatan strategi pengendalian banjir kembali mencuat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Kota Samarinda. Gagasan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang ingin melakukan pengerukan Sungai Mahakam sebagai langkah utama penanganan banjir di ibu kota provinsi itu, dinilai belum tepat sasaran oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Rudy menyampaikan rencana tersebut dalam pertemuannya dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Ia menilai, langkah normalisasi sudah sangat mendesak karena Sungai Mahakam telah lama tidak dikeruk.
“Begitu hujan turun dengan volume tinggi, air langsung meluap karena aliran sungai kita tidak lancar. Maka perlu normalisasi supaya banjir cepat surut,” ujar Rudy, Senin (27/10/2025).
Menurut Rudy, penyebab banjir di Kaltim kini lebih kompleks daripada sekadar curah hujan tinggi.
“Tidak hujan pun banjir, karena air pasang tinggi. Jadi ini bukan semata-mata karena hujan,” tambahnya.
Namun, Andi Harun punya pandangan berbeda. Ia menilai pengerukan sungai sepanjang hampir seribu kilometer itu akan menelan biaya besar dengan efektivitas yang belum terukur untuk wilayah Samarinda.
“Kalau konteksnya untuk penanggulangan banjir, pasti ada pengaruhnya. Tapi biayanya luar biasa besar, bahkan bisa lebih dari Rp5 triliun,” tegas Andi Harun, Selasa (28/10/2025).
Bagi Wali Kota, prioritas justru harus diarahkan pada anak sungai yang langsung bersinggungan dengan kawasan padat penduduk.
“Kalau yang mau dikeruk itu Sungai Karang Mumus, saya sangat setuju. Karena itu jauh lebih prioritas untuk pengendalian banjir,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa data teknis penanganan banjir di Samarinda sebenarnya sudah lengkap.
“Semua DED sudah kita siapkan. Mulai dari pintu air di Jembatan 1, rumah pompa di sepanjang Sungai Karang Mumus, sampai kolam retensi dan revitalisasi drainase. Kendalanya tinggal di pendanaan,” paparnya.
Kendati berbeda pandangan, Andi tetap mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang mulai menaruh perhatian serius terhadap persoalan banjir Samarinda.
Ia secara khusus menyebut peran Anggota DPR RI Budi Satrio Djiwandono yang mendorong agar program tersebut masuk prioritas nasional 2026.
“Saya berterima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Budi. Beliau yang memastikan Samarinda masuk prioritas tahun depan. Ini kabar baik bagi warga,” ucapnya.
Andi juga menuturkan bahwa Kementerian PUPR telah memberikan sinyal positif atas rencana tersebut.
“Pak Menteri PU mengatakan, ‘Pak Wali, Insyaallah kami bantu di 2026’. Mungkin butuh dua sampai tiga tahun, tapi sudah jadi prioritas,” imbuhnya.
Meski terdapat perbedaan pendekatan antara pemerintah kota dan provinsi, Andi menegaskan dirinya tetap menghormati posisi gubernur sebagai pemimpin daerah.
“Kalau saya diperintahkan menghadap Pak Gubernur, saya akan datang. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu harus loyal dan hormat,” pungkasnya.
Di sisi lain, Rudy menekankan pentingnya sinergi lintas daerah agar solusi banjir di Kaltim bisa menyeluruh.
“Normalisasi Mahakam ini bukan hanya untuk Samarinda, tapi juga untuk daerah hulu seperti Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Semua harus bersinergi,” ujarnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
