Samarinda, Kaltimetam.id – Kondisi pengawas madrasah di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius DPRD setelah ditemukan fakta bahwa mereka belum menerima insentif daerah, meski memegang peran strategis dalam proses supervisi lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Situasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara merata.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa sebagian besar pengawas madrasah harus menangani jumlah satuan pendidikan yang sangat banyak dalam satu wilayah kerja. Namun, minimnya dukungan operasional menyebabkan tugas mereka tidak dapat dijalankan secara ideal.
“Tidak sedikit pengawas harus membina puluhan madrasah dan melakukan monitoring lapangan tanpa adanya dukungan biaya operasional. Banyak dari mereka akhirnya hanya bisa berkoordinasi lewat telepon karena tidak memiliki anggaran turun ke sekolah,” ungkap Darlis.
Menurutnya, ketidaksetaraan ini semakin terasa karena pengawas sekolah di bawah Dinas Pendidikan sudah menerima insentif sejak beberapa tahun terakhir. Padahal fungsi pengawasan keduanya memiliki bobot kerja dan tanggung jawab yang relatif sama.
Darlis menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki hambatan regulasi untuk memberikan insentif tersebut karena secara teknis insentif bukan termasuk tunjangan struktural. Dengan demikian, kebijakan itu dapat diambil melalui keputusan anggaran daerah tanpa harus melibatkan perubahan regulasi tingkat pusat.
“Insentif bukan tunjangan jabatan. Secara aturan masih memungkinkan diberikan kepada pengawas Kemenag, sebagaimana diberikan kepada guru madrasah dan guru PAI,” ucapnya.
Politikus PAN–NasDem itu menilai bahwa dukungan insentif tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga mendorong produktivitas dan efektivitas pengawasan madrasah di lapangan. Hal itu dinilai diperlukan agar mutu pendidikan keagamaan dapat terus meningkat, terlebih di tengah semakin berkembangnya jumlah satuan pendidikan berbasis madrasah di Kaltim.
“Kami berharap pemerintah provinsi menyetujui alokasi anggaran tambahan ini. Keadilan bagi seluruh pengawas pendidikan harus menjadi prioritas agar mutu pendidikan di semua level dapat meningkat secara merata,” tegasnya.
DPRD Kaltim menyatakan akan mengawal persoalan ini dalam proses penyusunan anggaran dan memastikan pemerintah daerah memberikan perhatian yang proporsional bagi seluruh tenaga pengawas pendidikan. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
