Samarinda, Kaltimetam.id – Proyek besar Terowongan Selili di Kota Samarinda kembali berada di bawah sorotan tajam. Bukan karena progresnya yang menjanjikan, melainkan karena lemahnya perencanaan teknis yang dinilai menjadi biang keladi longsor pada awal 2025.
Akibatnya, anggaran proyek ini membengkak drastis hingga mencapai Rp133 miliar hanya untuk penanganan risiko yang semestinya bisa dihindari sejak awal.
Sorotan ini mencuat saat Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar inspeksi mendadak ke lokasi proyek pada Senin (14/7/2025). Temuan di lapangan menyebutkan bahwa pelaksana proyek, PT PP, tidak melaksanakan kajian risiko teknis secara menyeluruh pada tahap perencanaan awal. Celah fatal ini membuat potensi bencana seperti longsor dan kondisi darurat baru diketahui setelah pembangunan berjalan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya atas kondisi tersebut. Ia menyebut kelalaian itu tidak pantas dilakukan oleh perusahaan besar sekelas PT PP.
“Kami sangat kecewa. PT PP sebagai BUMN besar di bidang infrastruktur ternyata tidak melakukan kajian komprehensif sejak awal. Masalah seperti accident & emergency (A&E) justru baru diketahui belakangan,” tegas Arif saat sidak berlangsung.
Menurutnya, lemahnya perencanaan dan minimnya kajian geoteknik memperlihatkan bahwa kontraktor gagal mengenali karakteristik tanah dan risiko alamiah wilayah proyek.
Situasi ini tidak hanya berdampak pada keselamatan konstruksi, tapi juga mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi.
“Tambahan anggaran ini tentu membebani alokasi dana daerah yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Kami harap tidak ada lagi kejadian serupa ke depannya,” lanjutnya.
Komisi III juga mengingatkan pentingnya transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan. Proyek sebesar ini harus memenuhi prinsip kehati-hatian, sebab menyangkut anggaran publik dan keselamatan banyak pihak.
Terkait hal tersebut, perwakilan PT PP, Prasetyo Nur, menjelaskan bahwa perusahaan kini tengah mengupayakan langkah-langkah penanganan yang konkret. Salah satunya adalah memperpanjang struktur di kedua sisi terowongan guna memperkuat lereng yang rawan runtuh.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya dukung lereng. Proyek ini dimulai sejak akhir 2022, dan kami menargetkan perbaikannya rampung di akhir Desember 2025,” jelas Prasetyo.
Ia mengungkapkan, proses penanganan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama telah diusulkan senilai Rp39 miliar, fokus pada regrading lereng dan struktur beton bertulang. Sedangkan tahap kedua yang dirancang untuk 2026, membutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp94 miliar, mencakup pemasangan ground anchor, perbaikan drainase, dan penguatan lereng lebih lanjut.
Langkah teknis ini, kata Prasetyo, tidak datang tiba-tiba. Tanda-tanda awal terjadinya longsor sudah terdeteksi sejak Februari 2025, berupa retakan di sekitar mulut terowongan. Hal itu mendorong pihaknya segera melakukan investigasi bersama tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Jadi di bulan Februari ada muncul retakan-retakan. Kita sudah melakukan investigasi dari bulan Februari. Investigasi dari tim ITB dari bulan Februari ke bulan Mei. Kita ambil isi tanah lagi, kita mengambil hal-hal yang diperlukan lagi, kemudian kita merencanakan desainnya dari bulan Juni sampai sekarang bulan Juli. Jadi untuk desainnya itu dari bulan Mei, Juni, dan bulan Juli ini kami tinggal paparkan desainnya ke Pemerintah Kota untuk tindak lanjutnya ke depan,” terang Prasetyo lebih lanjut.
Kini, desain penanganan teknis hasil investigasi tersebut tinggal menunggu lampu hijau dari Pemerintah Kota Samarinda. Namun yang jadi perhatian utama publik adalah fakta bahwa bencana ini bisa saja tak pernah terjadi, seandainya perencanaan dilakukan secara menyeluruh sejak awal. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
