Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota Samarinda mendorong perluasan konsep pengembangan kawasan “Tri City” yang selama ini melibatkan Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN), agar diperluas dengan melibatkan Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU).
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat integrasi kawasan penyangga IKN sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan wilayah.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan konsep kerja sama tersebut sebelumnya telah dibahas bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, Samarinda mendorong agar skema tersebut tidak hanya terbatas pada Tri City.
“Dari segi infrastruktur kita bisa, tapi dalam hal penyediaan sandang pangannya itu kan paling luas Kukar sama PPU. Jadi kita minta nanti ke Bappenas supaya dilibatkan juga Kukar, PPU, dan provinsi,” ujarnya.
Menurut Marnabas, keterlibatan provinsi juga penting karena berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga koordinasi pembangunan tidak hanya terfokus pada IKN semata.
Ia menjelaskan, dalam desain pengembangan yang tengah disiapkan, Samarinda akan fokus pada pengendalian banjir dan penguatan infrastruktur, termasuk rencana pemindahan pelabuhan menjadi pelabuhan multi-purpose di Palaran serta pengembangan kawasan peti kemas.
“Jangan sampai kita hanya komunikasinya dengan IKN. Keliru. Kita sudah mulai membangun, termasuk pengendalian banjir dan infrastruktur,” katanya.
Lebih jauh, Marnabas menegaskan bahwa pembangunan IKN juga membawa dampak ganda, baik positif maupun risiko yang perlu diantisipasi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi urbanisasi besar-besaran ke kawasan penyangga.
“Jangan sampai menjadi beban untuk Kota Samarinda. Urbanisasi ini kalau tidak dikelola, bisa jadi masalah karena tenaga kerja yang datang belum tentu memiliki skill yang mumpuni,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak terhadap inflasi dan ketahanan pangan. Saat ini, Samarinda disebut hanya mampu memenuhi sekitar 35 persen kebutuhan pangan, sementara 65 persen masih bergantung dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi.
“Yang paling berbahaya adalah inflasi. Kebutuhan kita seperti beras dan sayur itu masih sangat tergantung dari luar,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Samarinda mendorong adanya pengembangan sektor pangan di wilayah Kukar dan PPU, termasuk usulan pencetakan sawah baru hingga 100.000 hektare di Kalimantan. Skema ini dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan kawasan IKN dan sekitarnya.
“Kalau kita mau kalkulasi, hanya butuh sekitar 100.000 hektare untuk kebutuhan pangan kita. Ini harus dipikirkan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Selain sektor pangan, Pemkot juga menyiapkan penguatan sektor UMKM, pariwisata, serta pengembangan kawasan ekonomi baru seperti Palaran yang dirancang menjadi kawasan industri dan logistik terpadu.
“Makanya kita curi start. Supaya ketika IKN ramai, orang larinya ke Samarinda. Waktu tempuh saja sudah sekitar dua jam, nanti kalau tol jadi bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Marnabas menegaskan, seluruh perencanaan tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang agar Samarinda tetap memiliki daya saing di tengah perubahan besar akibat hadirnya IKN.
“Kita harus pasang antena tinggi-tinggi supaya bisa mandiri, karena kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada SDA,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
