Kaltim, Kaltimetam.id – Dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai dirasakan oleh pelaku industri perhotelan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa penurunan kegiatan pemerintahan berdampak besar pada menurunnya okupansi hotel, khususnya di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
Menurut Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, berkurangnya frekuensi penyelenggaraan acara pemerintah di hotel-hotel menjadi salah satu penyebab utama anjloknya tingkat hunian.
Ia menyoroti bahwa penyesuaian anggaran daerah telah memangkas banyak kegiatan seremonial maupun forum resmi yang biasanya memanfaatkan jasa akomodasi.
“Tahun ini, APBD kita mengalami koreksi dari sebelumnya Rp21 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun. Penurunan ini otomatis membuat agenda pemerintahan yang biasanya digelar di hotel menjadi sangat minim,” jelas Hamas, Kamis (8/5/2025).
Ia mencatat, efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim mencapai lebih dari Rp700 miliar. Kendati efisiensi dianggap perlu dalam situasi fiskal tertentu, Hamas tidak menampik bahwa kebijakan tersebut turut menggerus potensi pendapatan dari sektor jasa, terutama perhotelan yang selama ini sangat bergantung pada aktivitas pemerintah.
Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh dinamika internal daerah. Menurutnya, tantangan global juga turut berperan.
“Kita tidak bisa lepaskan ini dari situasi ekonomi dunia. Konflik yang terjadi di Ukraina, serta kebijakan restriktif ekspor dari negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, memberikan tekanan tambahan terhadap stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa krisis pangan dan energi global yang turut memicu inflasi juga berimbas pada belanja pemerintah. Dalam situasi ini, ia mendorong agar pemerintah daerah mulai menyusun strategi pemulihan jangka menengah dan panjang dengan memperkuat sektor ekonomi yang lebih independen dari pembiayaan negara.
“Kita harus berani mencari pola ekonomi baru yang tidak terlalu bergantung pada anggaran pemerintah. Penguatan sektor swasta, UMKM, dan investasi langsung bisa menjadi solusi jangka panjang,” tutupnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
